Berita Terbaru

“Saat Guru Menjadi Murid: Kukar Siapkan Transformasi Pembelajaran Dasar yang Lebih Bermakna” Transformasi Layanan Desa! DPMD Kukar Pastikan Posyandu All-in-One Terdaftar Resmi di Kemendagri Anggaran Kembali “Normalalisasi” DPMD Kukar Gelar Lomba TTG 2025: Siap Cetak Inovator Desa Lewat Penilaian Terbuka

Rumah susun bagi ASN yang dibangun pemerintah di kompleks IKN itu berjumlah 47 unit.

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada tahap pertama.

“Nanti kan Juli (tahun 2024) itu akan ada pindah. Setidaknya, di awal itu, 1.800 (ASN dipindah) sesuai dengan tempat yang disiapkan. Kemudian, nanti (menyusul) 11 ribu. Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan,” kata Azwar usai menyerahkan Dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun di Denpasar, Bali, Senin (4/9). 

Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.

“Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan,” tambahnya.

Rumah susun bagi ASN yang dibangun pemerintah di kompleks IKN itu berjumlah 47 unit, di mana bangunan tersebut dibangun di area satu. Sejauh ini, katanya, tidak ada pegawai yang menolak untuk dipindahkan; bahkan, banyak yang meminta agar masuk daftar formasi dipindah ke IKN.

Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.

“Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan,” tambahnya.

Rumah susun bagi ASN yang dibangun pemerintah di kompleks IKN itu berjumlah 47 unit, di mana bangunan tersebut dibangun di area satu. Sejauh ini, katanya, tidak ada pegawai yang menolak untuk dipindahkan; bahkan, banyak yang meminta agar masuk daftar formasi dipindah ke IKN. (*)