TENGGARONG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berbasis komunitas melalui program unggulan Kukar Idaman. Dalam rapat koordinasi dua hari (14-15 April 2025) di kantor DPMD Kukar, capaian program tahun 2024 dievaluasi dan strategi baru dirumuskan untuk triwulan kedua tahun 2025.
Rapat yang dipimpin Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, Samsul Dafik, S.Sos, melibatkan jajaran DPMD, anggota Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Fokus utama adalah evaluasi implementasi Pendekar Idaman, subprogram yang menekankan pemberdayaan masyarakat desa.
Samsul Dafik menekankan pentingnya memastikan semua kegiatan Rukun Tetangga (RT), khususnya yang berbasis anggaran Rp50 juta per RT, telah berjalan maksimal. “Awal tahun ini kami langsung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pendekar Idaman tahun sebelumnya. Tujuannya agar semua kegiatan Rt berjalan maksimal,” ujarnya. Meskipun terjadi rasionalisasi anggaran, DPMD memastikan esensi program tetap terjaga.
Diskusi intensif berlangsung, menampung berbagai evaluasi dan masukan dari lapangan. Ali Muksin Ansari dari GTPDKI menyoroti urgensi validasi progres pembangunan RT berbasis anggaran Rp50 juta sebagai indikator penting. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat. “Program ini bukan sekadar soal anggaran. Lebih dari itu, bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana mereka merasa memiliki proses pembangunan di lingkungannya sendiri,” katanya.
Berangkat dari evaluasi tersebut, DPMD Kukar menyusun strategi perencanaan program triwulan kedua yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan kegiatan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan partisipasi warga desa. Dengan sinergi antar pihak, pendekatan partisipatif, dan evaluasi komprehensif, Kukar Idaman diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata dan memperkuat kemandirian desa. DPMD Kukar optimistis pendampingan desa yang terstruktur akan mendorong tumbuhnya komunitas yang mandiri, tangguh, dan sejahtera di seluruh Kutai Kartanegara. (adv/mti)
