TENGGARONG-Perubahan kebijakan pengelolaan kelistrikan di Kalimantan Timur, yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menerangi daerahnya. Pembangunan jaringan listrik berbasis komunitas, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan komitmen tersebut. “Kami masih bisa mendorong pembangunan PLTS komunal untuk daerah-daerah terpencil,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4/2025). PLTS komunal dipandang sebagai solusi energi bersih dan berkelanjutan, khususnya bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Sistem ini dinilai lebih murah, ramah lingkungan, dan andal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Tahun 2025 ini, Kukar melanjutkan pembangunan PLTS komunal di beberapa titik. “Tahun ini masih ada penambahan kapasitas PLTS komunal di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, serta di Dusun 2, Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. Selain itu, pemasangan juga dilakukan di Dusun Tanjung Lirung, Desa Muara Wis,” kata Arianto.
Bagi Arianto, inisiatif ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan komitmen untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas energi. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga Kukar yang tertinggal dalam hal akses terhadap listrik,” tegasnya. Ia berharap PLTS komunal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan mendorong kemandirian energi di tingkat lokal.
Arianto mengakui adanya tantangan, terutama dari sisi pembiayaan dan pemeliharaan. Namun, ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang tepat, PLTS komunal dapat menjadi solusi atas ketimpangan akses energi di daerah pedalaman. Keberhasilan program ini, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan setelah pembangunan selesai. PLTS komunal di Kukar menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan akses energi yang merata dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda transisi energi dan target pembangunan berkelanjutan. (adv/mti)
