TENGGARONG -PERSPEKTIF.INFO-Di tengah gencarnya transformasi digital yang digaungkan pemerintah pusat, Kecamatan Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih bergelut dengan keterisolasian jaringan internet. Hingga awal Mei 2025, wilayah seluas hampir 2.000 kilometer persegi itu masih tergolong blank spot, alias zona tanpa sinyal.
Keterbatasan akses internet telah membelenggu aktivitas masyarakat di 11 desa yang berada di kecamatan tersebut. Mulai dari sektor pendidikan, layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal, seluruhnya terdampak akibat minimnya infrastruktur digital.
“Kami sudah berulang kali mengajukan permintaan kepada penyedia layanan telekomunikasi, tapi belum juga ada solusi konkret sampai hari ini,” ujar Plt Camat Kembang Janggut melalui Hasan Alwi, Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kembang Janggut.
Hasan mengungkapkan, kesenjangan digital ini telah berlangsung cukup lama dan menyebabkan kesulitan sistemik. Aktivitas belajar-mengajar secara daring nyaris tidak mungkin dilakukan, sementara pelaku UMKM, petani, dan komunitas kreatif desa kesulitan memasarkan produk secara digital.
“Promosi produk pariwisata, makanan khas, kerajinan tangan—semuanya terhambat karena sinyal tidak ada,” tambahnya.
Secara geografis, Kembang Janggut memiliki tantangan tersendiri. Sungai Belayan menjadi satu-satunya jalur utama transportasi antar desa, sementara medan hutan dan perairan menyulitkan pembangunan infrastruktur, termasuk Base Transceiver Station (BTS) dan jaringan fiber optik.
Dampak keterisolasian ini juga mempengaruhi regenerasi sumber daya manusia. Banyak anak muda yang telah menempuh pendidikan tinggi di luar daerah memilih tidak kembali karena keterbatasan akses informasi dan peluang usaha.
“Sebagian besar anak muda yang sudah lulus dan kerja di luar daerah memilih menetap di sana. Mereka merasa tidak punya peluang yang cukup kalau kembali ke sini,” ujar Hasan.
Pemerintah pusat sebenarnya telah meluncurkan sejumlah program pemerataan infrastruktur digital melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk pembangunan menara BTS di wilayah terpencil. Namun, hingga kini, implementasinya belum menjangkau seluruh wilayah Kembang Janggut secara merata.
Meski demikian, pemerintah kecamatan tidak tinggal diam. Upaya terus dilakukan dengan menjalin komunikasi intensif bersama operator telekomunikasi dan pemangku kebijakan lainnya.
Hasan berharap, pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat Kembang Janggut kepada pemerintah pusat.
“Anak-anak kami berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. UMKM dan petani juga perlu terhubung dengan pasar. Masyarakat kami ingin layanan publik yang sama dengan daerah lain,” tegasnya. Adv (RL)
