TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) serius mendukung program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih. Targetnya, seluruh 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar sudah menggelar musyawarah pembentukan koperasi tersebut paling lambat akhir Mei 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan komitmen ini usai menghadiri pelantikan Penjabat Kepala Desa Long Beleh Modang dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PAW di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (26/5/2025).
“Pemkab Kukar siap kawal penuh sampai terbentuknya Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Kami pastikan pendirian koperasi sampai akta notaris selesai dan koperasi bisa beroperasi,” ujarnya.
Langkah percepatan telah dilakukan dengan peluncuran dan dialog pembentukan koperasi yang digelar di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (24/5/2025). Selanjutnya, Pemkab Kukar menggelar rapat virtual bersama para kepala desa, lurah, dan Sekretaris Daerah Kukar untuk memastikan musyawarah pembentukan koperasi tuntas paling lambat 28 Mei 2025.
“Target akhir Mei harus sudah terbentuk semua koperasi. Bulan Juni akan kami dampingi proses pengurusan akta notaris,” tambah Arianto.
Rencana peluncuran koperasi secara serentak dijadwalkan pada Juli 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, koperasi diharapkan mulai beroperasi penuh antara Agustus hingga Oktober.
Salah satu daya tarik program ini adalah kucuran modal awal dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun dan bunga rendah. Hal tersebut disampaikan Arianto saat pertemuan dengan Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono.
Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Di Kukar, Bupati dan Sekda akan berperan sebagai pembina utama, didukung oleh tim Satgas percepatan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Koperasi, DPMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, serta dinas teknis terkait seperti Pertanian dan Perikanan.
“Nantinya, lintas OPD akan terlibat sesuai bidang usaha koperasi. Ini benar-benar kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program,” tutup Arianto. Adv (RL)
