TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan apresiasi tinggi atas langkah PT PLN (Persero) UP28 Kalimantan Timur dalam mendukung program ketahanan pangan desa.
Dukungan nyata tersebut diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyerahkan bantuan kepada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) “Nila Balap Maju Mapan” di RT 16, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, beberapa hari lalu.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut bahwa program ini menjadi contoh konkret sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam membangun kemandirian desa, khususnya di sektor ekonomi perikanan.
“Dukungan PLN terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan energi listrik untuk kegiatan budidaya perikanan patut kita apresiasi,” ujar Arianto pada (23/6/2025).
Bantuan yang diserahkan PLN dinilai sangat lengkap. Di antaranya berupa pakan ikan, mesin aerator untuk meningkatkan kadar oksigen di kolam, freezer untuk penyimpanan hasil panen, serta kulkas pendingin yang digunakan untuk produksi es batu.
“Bantuan ini bagian dari upaya penguatan sektor ekonomi masyarakat desa, khususnya melalui budidaya ikan air tawar,” ungkapnya.
Arianto menambahkan bahwa Pokdakan penerima bantuan terdiri dari sepuluh orang anggota. Masing-masing anggota telah mendapatkan bibit ikan dan peralatan pendukung untuk mengembangkan usaha budidaya mereka.
“Dengan dukungan teknologi dan sarana prasarana yang memadai, produktivitas kelompok budidaya ikan nila di Desa Loa Kulu Kota dapat meningkat dan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang,” jelasnya.
Program TJSL ini diharapkan tidak berhenti pada satu kelompok saja. Arianto menekankan perlunya replikasi ke desa-desa lain di Kukar yang memiliki potensi serupa.
“Program ini juga diharapkan menjadi pilot project yang bisa direplikasi ke desa-desa lainnya di Kukar,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Karena kita tidak bisa jalan sendiri,” pungkasnya. (adv)
