Berita Terbaru

Desa Lebaho Ulaq Kukar: Menuju Tata Ruang Digital yang Transparan Kukar Tingkatkan Pengelolaan Aset Desa Lewat Bimtek Digital Dinkes Kukar Dorong Pemeriksaan Kehamilan Rutin Lewat Gerakan Serentak

SAMARINDA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius dalam memajukan desanya. Lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aset Desa digelar. Tujuannya? Memberdayakan desa dalam mengelola aset secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Bayangkan, puluhan perangkat desa dari berbagai penjuru Kukar berkumpul di Hotel Haris Samarinda selama dua hari, tanggal 23-24 Juni 2025. Mereka mengikuti Bimtek yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas DPMD Kukar, Arianto.

“Bimtek ini penting untuk evaluasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan aset, berjalan optimal,” jelas Arianto saat dikonfirmasi awak media. Ia menekankan pentingnya pengelolaan aset desa yang baik sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Meskipun pengelolaan keuangan desa sudah berjalan cukup baik, namun pencatatan dan pelaporan aset desa masih perlu mendapat perhatian serius,” Arianto mengingatkan. Untungnya, Kukar sudah memiliki aplikasi SIPADE, aplikasi berbasis digital yang bisa diakses secara online maupun offline. “Meski ada pilihan, kami mendorong penggunaan daring sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024,” lanjutnya.

Arianto juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. “Jangan sampai aset hanya dibangun dan setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan, tapi tidak pernah dimanfaatkan atau menghasilkan. Setidaknya, aset itu bisa membiayai perawatannya sendiri,” ujarnya, mengingatkan pentingnya pemanfaatan aset sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sayangnya, karena rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, hanya 56 dari 193 desa di Kukar yang bisa mengikuti Bimtek tahun ini. “Rasionalisasi anggaran menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau seluruh desa di Kukar,” Arianto menjelaskan. Ia berharap alokasi anggaran untuk pelatihan serupa dapat ditingkatkan di masa mendatang agar semua desa di Kukar dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, pengelolaan aset desa di Kukar dapat dioptimalkan secara merata. (adv)