TENGGARONG – Pemerintah Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi ketua rukun tetangga (RT) terkait pemanfaatan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Kegiatan yang diikuti 91 peserta itu berlangsung di Swiss Belhotel Borneo Samarinda pada Sabtu, 13 September 2025.
Peserta pelatihan terdiri dari 46 ketua RT, satu Pendamping Lokal Kelurahan (PLK) Melayu, Pendamping Desa dan Kelurahan (PDK) Kecamatan Tenggarong, serta operator Kelurahan Melayu.
Seluruh peserta mendapat arahan langsung dari Lurah Melayu Aditiya Rakhman mengenai pentingnya peningkatan kompetensi pengurus RT dalam mengelola administrasi, keuangan, dan pendataan warga berbasis sistem informasi.
Dalam sambutannya, Aditiya menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan upaya pemerintah kelurahan untuk memastikan pengelolaan dana Rp50 juta per RT berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan agar dana tersebut tidak dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan dimanfaatkan secara transparan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
“Jangan ada yang berfikir mencari keuntungan dari dana Rp50 juta per RT. Dana ini harus dikelola sesuai peraturan, transparan, dan tepat sasaran agar menghilangkan stigma negatif di masyarakat,” kata Aditiya.
Ia menambahkan, pelatihan serupa sudah pernah dilakukan sebelumnya dan terbukti mampu memberikan pemahaman lebih baik kepada pengurus RT.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan dana desa dan kelurahan sangat ditentukan oleh kapasitas serta integritas pengurus RT yang berada di garis terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Aditiya juga menyampaikan arahan dari Camat Tenggarong Sukono mengenai pentingnya memperbarui data kependudukan di tiap RT.
Data tersebut mencakup warga tidak mampu, lansia, anak yatim, hingga warga pendatang yang masih tinggal di rumah kontrakan.
“Pendataan yang akurat akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat, termasuk dalam upaya penurunan angka stunting,” ucapnya.
Menurut Aditiya, pengurus RT memegang peran vital dalam mendampingi keluarga yang memiliki balita agar terhindar dari risiko stunting.
Ia berharap angka kasus stunting di Kelurahan Melayu dapat ditekan hingga nol melalui kolaborasi antara pemerintah, pengurus RT, dan masyarakat.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kelurahan Melayu menargetkan para pengurus RT mampu bekerja lebih profesional, akuntabel, dan berbasis data.
Dengan begitu, tata kelola pemerintahan kelurahan dapat berjalan lebih efisien dan pelayanan publik semakin optimal. (mti/adv)
