Berita Terbaru

“Saat Guru Menjadi Murid: Kukar Siapkan Transformasi Pembelajaran Dasar yang Lebih Bermakna” Transformasi Layanan Desa! DPMD Kukar Pastikan Posyandu All-in-One Terdaftar Resmi di Kemendagri Anggaran Kembali “Normalalisasi” DPMD Kukar Gelar Lomba TTG 2025: Siap Cetak Inovator Desa Lewat Penilaian Terbuka

TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dibuktikan dengan pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Kukar 2025, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan mutu PAUD di seluruh wilayah Kukar.

Hj. Maria Ester, yang dipercaya mengemban amanah sebagai Bunda PAUD Kukar, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan jajaran Pokja Bunda PAUD Kukar 2025. Ia menyadari bahwa tugas ini adalah amanat besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih kepada Disdik yang telah menyelenggarakan acara ini, dan khusus kepada Bupati dan Bunda PAUD Kukar saya juga mengucapkan terima kasih atas amanat yang diberikan kepada seluruh Pengurus Pokja Bunda PAUD Kukar 2025,” ujar Maria seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Kukar.

Maria menambahkan, bahwa berdasarkan pedoman Bunda PAUD dari Direktorat PAUD Dikdasmen 2025, Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya layanan PAUD bermutu yang inklusif. Oleh karena itu, Pokja Bunda PAUD dibentuk sebagai bagian dari struktur kelengkapan yang berfungsi menjalankan operasional program kerja secara teknis.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan baik dan bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu PAUD di Kukar,” tegasnya.

Komitmen Pemkab Kukar pada program Wajib Belajar 13 Tahun, yang dimulai dari PAUD minimal satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Tahap PAUD diyakini sebagai masa emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri resmi melantik Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kukar 2025, Senin, 15 September, di Pendopo Odah Etam. Dalam kesempatan itu, Hj Maria Ester dikukuhkan sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kukar.

Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan peran strategis Bunda PAUD dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

Ia menyebutkan bahwa keberadaan Bunda PAUD dan Pokjanya diharapkan menjadi penghubung antara tiga komponen utama dalam pendidikan anak usia dini, yakni anak sebagai subjek, orang tua sebagai penanggung jawab, serta pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

“Bunda PAUD hendaknya melaksanakan bagaimana proses advokasi, sosialisasi, dan pengawalan terhadap PAUD. Ada tiga komponen PAUD, yakni anak sebagai subjek, orang tua sebagai penangungjawabnya, dan pihak sekolah. Untuk itu saya berharap Bunda PAUD beserta Pokjanya bisa menjadi katalisator tiga komponen itu,” kata Aulia.

Ia juga menyinggung tantangan besar pendidikan anak usia dini di era kecerdasan buatan. Menurutnya, generasi saat ini perlu dibekali kemampuan bertanya dengan baik agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk hadirnya aplikasi seperti ChatGPT.

“Jika berbicara kecerdasan di era Kecerdasan Buatan (AI) saat ini yang ditekankan adalah bagaimana mencari jawaban, tapi bagaimana bertanya dengan baik, karena dengan mengetahui cara bertanya yang baik maka akan mendapatkan jawaban bagus. Ini karena ada Chat GPT dan sejenisnya. Tentunya hal itu jadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa pondasi karakter menjadi aspek utama yang harus ditanamkan sejak dini, salah satunya dengan gerakan membatasi penggunaan gawai pada anak usia 0–6 tahun.

“Kami harap Bunda PAUD dan Pokjanya bisa melakukan proses advokasi, sosialisasi terhadap kegiatan PAUD di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Selain sebagai dasar pendidikan, program PAUD juga diharapkan mampu mencegah potensi anak putus sekolah. Peran Bunda PAUD dan Pokja di semua tingkatan dinilai sangat penting dalam menggerakkan masyarakat, melakukan pendataan, hingga mencari solusi agar setiap anak dapat kembali ke sekolah dan memperoleh hak pendidikannya. (mti/adv)