TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, menyoroti anjloknya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang akan diterima daerahnya pada tahun anggaran 2026.
Penurunan tersebut terbilang drastis, dari sebelumnya stabil di kisaran Rp 5,5 hingga Rp 5,7 triliun, menjadi hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Artinya, alokasi TKD untuk Kukar terpangkas hingga 75 persen.
“Karena porsinya hanya 23 persen, maka tahun depan kira-kira Rp 1,3 triliun saja,” tutur Aulia pada Selasa, 16 September 2025, pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 Bertempat di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Bappeda.
Kendati demikian, ia menyampaikan pemerintah pusat telah menyiapkan kompensasi berupa kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan DAU ini diharapkan bisa mengantisipasi kebutuhan rutin, terutama untuk belanja pegawai yang menjadi salah satu pos terbesar dalam struktur anggaran Kukar.
“Kita tetap melakukan advokasi agar DAU bisa menopang belanja pegawai kita,” kata Aulia.
Menurut Aulia, kebijakan Menteri Keuangan yang baru menekankan pentingnya menjaga peredaran uang di masyarakat tetap stabil. Prinsip ini dianggap relevan dengan kondisi Kukar, di mana perekonomian lokal sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
“Hal itulah yang nantinya akan disampaikan ke menkeu secara langsung. Bahkan gubernur Kaltim telah menyiapkan jadwal untuk menggelar audensi bersama sembilan kabupaten dan kota di Kaltim,” jelasnya.
Aulia menekankan bahwa keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya penting dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan ketersediaan anggaran yang memadai, perputaran uang di daerah dapat terjaga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan.
Ia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan daerah. Sementara saat ini, Kukar baru mencapai pertumbuhan sekitar 5 persen.
“Untuk menjelaskan betapa pentingnya APBD ini, bukan hanya dari perspektif pembangunan fisik tapi juga pembangunan ekonomi,” ucap Aulia.
Ia berharap, ketersediaan anggaran yang stabil akan membawa perputaran ekonomi Kukar lebih kuat, sehingga mampu mendekati target pertumbuhan nasional. (adv/mti)
