Berita Terbaru

Muara Muntai Ilir Bentuk Kawasan Bebas Buta Huruf Hijaiyah Lewat GEMA Mengaji di Setiap RT Festival Batu Bumbun Jadi Panggung UMKM Muara Muntai Ilir Tumbuh dan Dikenal Luas Festival Batu Bumbun Dorong Ekonomi Warga dan Lestarikan Budaya Muara Muntai
Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, saat memimpin apel simulasi pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana di halaman Kantor BPBD Kukar, Kamis (18/9/2025).

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana dengan membentuk Klaster Logistik Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditandai melalui apel simulasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Kamis (18/9/2025).

Sunggono menilai pembentukan klaster logistik ini menjadi langkah maju bagi Kukar dalam memperkuat sistem tanggap darurat daerah. Ia menyebut, Kukar berpotensi menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang menginisiasi klaster logistik secara terstruktur.

“Kukar tampaknya akan menjadi pionir dalam pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana di Kalimantan Timur. Setahu kami, belum ada kabupaten atau kota lain yang melangkah sejauh ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, klaster logistik tersebut tidak hanya sekadar wadah koordinasi, melainkan sistem yang memiliki landasan hukum, struktur organisasi, rencana kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi.

Sunggono saat diwawancara wartawan

“Kami ingin klaster ini benar-benar berjalan dan menjadi infrastruktur yang hidup, bukan hanya nama di atas kertas. Dengan begitu, setiap kejadian bencana bisa ditangani lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.

Menurutnya, Kukar merupakan salah satu wilayah di Kaltim yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, kehadiran klaster logistik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan, sekaligus memperkuat kerja sama antarinstansi.

Sunggono juga meminta agar BPBD bersama instansi terkait segera menyusun dokumen resmi dan SOP yang menggambarkan peran serta tugas setiap pihak.

“Tim dari BPBD dan perangkat lainnya perlu segera merumuskan SOP yang jelas — siapa berbuat apa — agar koordinasi di lapangan bisa berjalan efektif,” tutupnya. (adv)