Tenggarong — Pagi itu, di beberapa SMP di Kutai Kartanegara (Kukar), terdengar riuh langkah kaki siswa yang baru memulai hari pertama sekolah. Tas-tas baru, seragam rapi, dan alat tulis lengkap bukan lagi sekadar impian — semua itu hadir berkat program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKab) 2025.
Di balik keseruan para siswa, ada kerja keras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, yang memastikan dana BOSKab disalurkan transparan dan tepat sasaran. Tahun ini, khusus jenjang SMP, alokasi dana mencapai Rp16,22 miliar, ditujukan untuk perlengkapan sekolah mulai dari seragam nasional putih biru, batik sekolah, pakaian olahraga, hingga tas dan alat tulis.
“Dana BOSKab sudah mulai masuk ke rekening 109 SMP negeri sejak Jumat lalu. Sementara untuk 52 SMP swasta, kami menunggu penyelesaian RKA perubahan,” jelas Plt Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emi Rosana, saat ditemui di kantornya.
Setiap siswa penerima bantuan mendapatkan Rp1,8 juta, dan dana ini dikelola langsung oleh sekolah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Emi menekankan, mekanisme itu juga fleksibel jika orang tua atau koperasi sebelumnya sudah menalangi pembelian perlengkapan.
“Misalnya, ada orang tua yang lebih dulu membeli seragam, atau koperasi sekolah yang menalangi sementara, skemanya sudah kami jelaskan agar tidak ada kendala,” ujarnya.
Setiap item perlengkapan telah disesuaikan dengan SK Bupati, termasuk standar harga, sehingga sekolah tinggal menyesuaikan kebutuhan siswa tanpa ada ketimpangan.
Bagi Emi, tujuan utama program ini sederhana tapi penting: meringankan beban orang tua sekaligus menjamin kesetaraan fasilitas bagi semua siswa SMP di Kukar.
“Anak-anak bisa memulai sekolah dengan perlengkapan yang sama, tanpa ada yang tertinggal. Transparansi dan pertanggungjawaban tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Dengan langkah ini, BOSKab bukan sekadar program finansial, tapi juga sebuah upaya menumbuhkan rasa adil dan kesetaraan di dunia pendidikan. Siswa yang memasuki kelas pertama kini bisa belajar dengan semangat yang sama, memulai perjalanan pendidikan mereka dengan perlengkapan lengkap, dan tanpa ada perbedaan yang mengganggu konsentrasi atau rasa percaya diri.
Program ini menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah memadukan keuangan, manajemen, dan kepedulian sosial untuk memastikan setiap anak mendapatkan awal yang setara dalam menempuh pendidikan. (adv)
