TENGGARONG — Di tengah upaya memperkuat ekonomi lokal, BUMDes Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, tampil sebagai motor penggerak dengan mengelola beragam unit usaha. Mulai dari layanan dasar yang sudah matang hingga program baru yang menyasar ketahanan pangan, seluruhnya dirancang untuk memperkuat kemandirian desa.
Salah satu unit usaha yang paling lama berjalan adalah layanan air bersih. Bagi warga Margahayu, keberadaan layanan ini mengubah cara mereka memenuhi kebutuhan harian. Dulu, banyak warga mengandalkan air hujan atau membeli air galon. Kini, air bersih dapat diakses dengan biaya terjangkau.
“Dengan tarif sekitar enam ribu rupiah, warga bisa menikmati air bersih tanpa harus ribet seperti dulu,” ujar Kepala Desa Margahayu, Rusdi, Kamis (6/11/2025).
Air tersebut bersumber dari kolam bekas tambang PT Multi Harapan Utama (MHU), yang kini dikelola bersama melalui program CSR perusahaan dan dukungan pemerintah pusat lewat Pansismas. Unit air bersih ini menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) yang paling stabil.
Tak hanya berhenti pada layanan air, BUMDes Margahayu juga memperluas usaha ke sektor niaga dan jasa. Beberapa unit yang kini dirintis meliputi toko alat tulis kantor (ATK), jasa plinting, dan layanan percetakan.
“Selama ini warga, termasuk sekolah-sekolah di wilayah Jonggon, harus ke Tenggarong untuk mencetak dokumen. Sekarang bisa langsung di Margahayu. Itu peluang besar untuk menambah pemasukan,” tutur Rusdi.
Dengan hadirnya layanan tersebut di tingkat desa, kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi lebih cepat dan biaya operasional mereka pun lebih efisien.
Sektor ketahanan pangan menjadi fokus lain yang digarap BUMDes. Menggunakan dana desa sekitar Rp 200 juta dari alokasi ketahanan pangan, BUMDes membangun kolam budidaya ikan lele di sekitar kantor desa. Selain ditujukan untuk produksi pangan, kawasan ini juga disiapkan menjadi ruang wisata pemancingan.
“Lokasi kolam bisa dimanfaatkan dua fungsi sekaligus: produksi ikan dan rekreasi warga,” kata Rusdi.
Hasil panen ikan nantinya akan dimanfaatkan untuk program gizi balita dari keluarga kurang mampu—bagian dari langkah desa menekan angka stunting.
Selama satu tahun terakhir, BUMDes Margahayu telah menyumbang PAD sekitar Rp 12 juta. Pemerintah desa menargetkan angka itu naik hingga Rp 30 juta pada tahun depan seiring berkembangnya unit usaha.
“Kalau semua usaha berjalan stabil, insyaallah pendapatan desa juga akan meningkat,” ujar Rusdi optimistis.
Ia menegaskan seluruh kegiatan BUMDes dikelola secara bertahap dan transparan, dengan laporan rutin kepada pemerintah desa.
“Kami ingin BUMDes terus tumbuh dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
