TENGGARONG -Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) berlangsung di ruang rapat Bappeda Lantai 1 pada Rabu (12/3/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan guna menajamkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) setelah Musrenbang Kecamatan dan Pra-Forum Perangkat Daerah.
Forum ini juga melibatkan tiga perangkat daerah lainnya, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Kesehatan.Pelaksana tugas (Plt) Kepala DP2KB Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses cross-check dan penajaman program prioritas tahun 2026 dalam forum lintas OPD. “Forum ini juga bertujuan untuk membangun kolaborasi antar-OPD, mengingat banyak program yang saling terkait, seperti DTKS dari Dinsos, BKR dari DP3A, serta pengelolaan program dari BKKBN yang dijalankan DP2KB terkait rumah penitipan anak. Jika ada program yang belum terakomodasi oleh satu dinas, diharapkan bisa dicover oleh dinas lainnya,” ujar Dafip.
Selain OPD, forum ini juga mengundang berbagai lembaga kemasyarakatan, seperti Forum Anak dan kelompok difabel, untuk memberikan masukan terhadap program yang belum terakomodasi dalam Musrenbang maupun usulan OPD lainnya. Proses ini dilakukan serupa dengan konsultasi publik, di mana hasilnya akan disepakati dan dijadikan bagian dari RKPD 2026.Bappeda sendiri telah menetapkan alokasi anggaran bagi masing-masing perangkat daerah. Saat ini, program dan kegiatan yang belum teranggarkan telah dipetakan. Beberapa subkegiatan prioritas yang ditemukan sejak tahun 2023 dan 2024, seperti program KB, menjadi perhatian khusus dalam upaya mencapai indikator kinerja utama (IKU) dan standar pelayanan minimal (SPM) bagi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta DP3A.
Dalam forum ini, juga dibahas program pendampingan keluarga risiko stunting yang belum masuk dalam pagu anggaran, padahal memiliki urgensi tinggi. Rencananya, data KRS akan dibagikan kepada 12 OPD terkait agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing dinas.
Sementara Fungsional Perencana Bappeda Kukar, Donny Adiansyah, menambahkan bahwa forum ini menghasilkan berita acara yang menjadi dasar penyusunan RKPD 2026 serta Renja OPD tahun 2026.“Forum ini merupakan wadah kolaborasi antarperangkat daerah dalam merancang program dan sasaran kegiatan tahun 2026. Ke depannya, forum ini mungkin akan melibatkan lebih banyak dinas,” ujar Donny.
Namun, Donny menyayangkan minimnya kehadiran perwakilan kecamatan dalam forum ini, karena hanya tiga kecamatan yang hadir. Menurutnya, masukan dari kecamatan sangat penting untuk memastikan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah.“Dinas Kesehatan mendominasi usulan dalam forum ini, terutama terkait fasilitas kesehatan seperti pengadaan ambulans dan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban). Saya berharap ke depan partisipasi kecamatan dan OPD lainnya lebih aktif, agar kolaborasi lintas sektor berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (adv)
