Tenggarong – PERSPEKTIF.INFO-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih maksimal dalam menjalankan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan pentingnya fungsi BPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Menurutnya, BPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama merumuskan dan menyepakati peraturan desa.
“BPD harus lebih aktif dalam mendukung pembangunan desa. Perannya sangat vital untuk memastikan jalannya pemerintahan yang sehat dan partisipatif,” tegas Arianto.
Ia juga menjelaskan, apabila ditemukan adanya kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa, maka DPMD akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sanksi tegas bisa dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan bersifat fatal.
“Kita tetap mengedepankan prosedur. Namun jika sudah menyentuh ranah hukum, misalnya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran berat, maka sanksi pemberhentian jabatan bisa diterapkan,” ungkapnya.
Sejauh ini, Arianto menyebut belum ada laporan negatif yang masuk terkait kinerja pemerintah desa di Kukar. Hal ini menjadi indikator bahwa sinergi antara pemerintah desa dan BPD selama ini berjalan baik.
DPMD juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPD yang telah aktif menjalankan fungsinya. Arianto menilai kehadiran BPD memperkuat struktur pemerintahan desa sekaligus menjadi jembatan antara warga dan pemerintah desa.
“Tanpa BPD, roda pemerintahan desa tak akan berjalan optimal. Mereka adalah penyambung lidah rakyat dan turut bertanggung jawab atas percepatan pembangunan di wilayahnya,” tutup Arianto. Adv (RL)
