Kutai Kartanegara – PERSPEKTIF.INFO-Ketidakpastian penyelesaian konflik lingkungan yang melibatkan aktivitas tambang batu bara PT Karya Putra Borneo (KPB) di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, mendorong Kepala Desa Abdul Rasyid angkat bicara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kukar, Senin (5/5/2025).
Dalam forum yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar itu, Rasyid menyampaikan kekhawatiran warganya yang telah tiga tahun terdampak banjir dan pencemaran lingkungan, khususnya di RT 021 Dusun Surya Bhakti. Upaya mediasi di tingkat desa disebutnya belum menghasilkan langkah konkret dari pihak perusahaan.
“Masalah ini sudah terlalu lama. Kami butuh kepastian. Masa operasional perusahaan sudah hampir selesai, maka sebelum itu kami ingin kejelasan tanggung jawab,” kata Rasyid.
Menurutnya, warga lebih memilih pembebasan lahan ketimbang relokasi. Ia menyebut pembebasan lahan memberikan keleluasaan bagi warga untuk menentukan tempat tinggal baru tanpa campur tangan pihak luar.
“Relokasi bukan solusi yang adil. Biarkan warga menentukan sendiri pilihan hidupnya. Jika memang perusahaan mengakui dampaknya, bebaskan lahan mereka,” ujarnya tegas.
Rasyid juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai berkelit dengan menyebut kerusakan lingkungan disebabkan faktor alam atau aktivitas pihak lain. Karena itu, ia menyatakan akan segera dilakukan kunjungan lapangan bersama DPRD Kukar, manajemen perusahaan, dan instansi teknis.
“Kita akan libatkan Dinas ESDM Kaltim, DLHK Kukar, hingga Balai Wilayah Sungai. Tidak bisa satu pihak saja bicara. Semua harus hadir, dan semuanya harus transparan,” pungkasnya.
Konflik ini menjadi sorotan serius di tengah dorongan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan hidup, terutama di wilayah yang menjadi kantong aktivitas industri ekstraktif seperti Kutai Kartanegara. Adv (Rl)
