TENGGARONG – Di tengah tren pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih kerap tersandera oleh kegiatan administratif dan seremonial semata, sebuah terobosan lahir dari Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Kepala Desa Sumali memilih jalur berbeda: membangun fasilitas layanan kesehatan dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan warganya.Dua bangunan berdiri kokoh di tengah permukiman, sebuah Poliklinik Desa (Polindes) dan rumah bidan. Keduanya bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan perwujudan kepedulian terhadap akses kesehatan masyarakat desa. Inisiatif ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang hadir untuk meresmikannya pada Senin, 14 April 2025.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kepala desa Loa Lepu atas inisiatif, gagasan dalam membangun poliklinik desa,” kata Edi Damansyah.Menurut Bupati, kebijakan pembangunan Polindes ini lahir dari sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Edi memandang bahwa Sumali tidak hanya sekadar menjalankan program desa, tetapi juga menangkap aspirasi paling mendasar dari warganya: layanan kesehatan yang layak dan dekat.“Bahwa apa yang direncanakan oleh Kepala Desa Loa Lepu dan jajarannya tentu tidak terlepas dari harapan dan keinginan masyarakat desa Loa Lepu terhadap fasilitas layanan kesehatan,” lanjutnya.Yang membuat kebijakan ini semakin menonjol adalah keberanian Kepala Desa Loa Lepu mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan layanan dasar. Di banyak wilayah lain, ADD justru lebih sering diarahkan ke kegiatan pemberdayaan non-layanan atau proyek-proyek simbolik.“ADD yang seharusnya difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat, tapi kepala Desa Loa Lepu mendorong kebijakan untuk membangun Polindes. Jarang sekali kepala desa yang berpikir terhadap hal-hal layanan dasar seperti ini,” tegas Edi Damansyah.Dari segi teknis, pembangunan fasilitas ini berjalan cepat dan rampung dalam waktu kurang dari setahun. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen dan perencanaan matang, pembangunan infrastruktur di desa tidak harus berlarut-larut.“Sudah selesai pembangunan fisiknya. Jadi kita membangun fisik itu satu tahun tidak terlalu sulit. Satu tahun kita anggarkan itu pasti selesai,” katanya.Meski pembangunan fisik telah rampung, tantangan sesungguhnya justru baru dimulai: pengelolaan. Edi menegaskan bahwa Polindes harus dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem layanan kesehatan daerah. Ia bahkan menunjuk langsung Dinas Kesehatan Kukar dan Puskesmas Tenggarong Seberang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas manajemen operasional.“Walaupun ini Polindes, pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan baik dengan Puskesmas yang ada di Tenggarong Seberang dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.“Nanti teknis managemen operasionalnya saya tetapkan hari ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Puskesmas yang ada di Tenggarong Seberang. Baik itu nanti kualifikasi sumber daya manusianya, SOP, maupun standar pelayanannya.” tambahnya.Sebagai penutup, Edi berharap agar Polindes Loa Lepu bisa menjadi standar baru bagi desa-desa lain di Kukar dalam merancang pembangunan yang berpihak langsung pada kebutuhan dasar rakyat.“Jadi saya berharap pak Kades, kepala dinas kesehatan, pimpinan puskesmas tolong dijadikan role model. Beberapa Polindes dan Puskesmas yang saya resmikan dalam dua Minggu ini yang paling megah,” ucapnya. (adv/mti)
