TENGGARONG —PERSPEKTIF.INFO – Pemerintah Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menegaskan komitmennya menjadikan layanan dasar air minum bersih sebagai program prioritas pembangunan desa tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kebutuhan krusial warga yang selama ini belum seluruhnya menikmati akses air bersih secara merata.
“Sisanya akan kami selesaikan tahun ini,” ujar Kepala Desa Prangat Selatan, Sarkono
Dari total 650 kepala keluarga (KK) di Prangat Selatan, saat ini sebanyak 525 KK telah terlayani oleh sistem distribusi air bersih yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa menargetkan cakupan layanan mencapai 100 persen pada akhir tahun ini.
Upaya ini turut mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur air bersih yang tidak hanya menunjang kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat fondasi pelayanan publik dan kemandirian desa.
“Fasilitas air bersih ini menjadi simbol komitmen kami dalam memperkuat pelayanan dasar. Tapi lebih dari itu, ini adalah strategi jangka panjang menuju desa yang mandiri,” jelas Sarkono.
BUMDes dipercaya sebagai pengelola layanan air bersih demi menciptakan sistem yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi lokal. Model ini tidak hanya memastikan pemeliharaan infrastruktur berjalan optimal, tapi juga membuka peluang usaha desa yang dapat menyumbang pada Pendapatan Asli Desa (PADes).
Fasilitas air bersih ini sendiri telah diresmikan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, pada 26 Maret 2024 lalu, sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah kabupaten terhadap inisiatif pembangunan desa berbasis pelayanan dasar.
Selama ini, keterbatasan akses air bersih menjadi keluhan utama warga, terutama saat musim kemarau yang memperparah kondisi kekeringan. Dengan tercapainya target layanan air bersih secara merata, pemerintah desa berharap kesenjangan layanan dasar dapat tertutup.
“Penyediaan air bersih ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi investasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandas Sarkono.
Monitoring dan evaluasi rutin terus dilakukan oleh tim desa bersama pemerintah kabupaten untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan cakupan layanan yang sudah mencapai 80 persen, pemerintah desa optimistis seluruh KK akan terlayani penuh sebelum tutup tahun. Adv (RL)
