TENGGARONG – Desa Teluk Dalam di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tengah bersiap menghadapi transformasi besar di bawah kepemimpinan Kepala Desa Supian. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi desa ini untuk menata ulang arah pembangunan demi kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Langkah awal pembangunan ini diperkuat dengan kucuran dana sebesar Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar. Dana tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor prioritas, mulai dari infrastruktur dasar hingga pengembangan ekonomi desa.
Menurut Kepala Desa Supian, fokus utama penggunaan dana ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, terutama pada fasilitas jalan dan sistem drainase. “Khususnya jalan lingkungan di RT 01 dan RT 02,” ujar Supian kepada awak media pada (11 April 2025).
Rencananya, sepanjang 1,5 kilometer jalan lingkungan yang selama ini rusak akan dibangun ulang. Selain itu, sistem drainase di sejumlah titik rawan banjir akan diperbaiki. Pemerintah desa akan memperlebar saluran air dan menata ulang gorong-gorong demi mencegah genangan yang kerap melanda kawasan permukiman.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemerintah Desa Teluk Dalam juga menggarap aspek sosial. Salah satu program unggulan adalah pembangunan rumah singgah berkapasitas 20 kamar. Fasilitas ini dirancang sebagai penginapan bagi pengunjung atau wisatawan, sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berkelanjutan.
Sejalan dengan semangat meningkatkan taraf hidup warga, desa juga menggulirkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di kondisi yang kurang layak,” ujar Supian.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Desa Teluk Dalam memberikan perhatian khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Enam unit kios akan dibangun di depan kantor desa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, desa juga menyiapkan pembangunan rumah toko (ruko) di atas lahan pemuda yang selama ini digunakan sebagai tempat berjualan. Proyek ini telah dikonsultasikan dengan pengelola aset daerah, mengingat status tanah berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. “Nantinya, ruko yang dibangun bisa disewakan untuk menambah pendapatan desa,” pungkas Supian. (adv/mar)
