TENGGARONG-Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi saksi bisu lahirnya sebuah sinergi strategis. Senin (4/8/2025), Bupati Aulia Rahman Basri menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tenggarong yang baru, Tengku Firdaus. Bukan sekadar kunjungan biasa, pertemuan hangat ini menandai babak baru kerja sama Pemkab Kukar dan Kajari Tenggarong, membangun payung hukum kuat untuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tengku Firdaus, yang baru saja menjabat menggantikan Sigid J, langsung menyampaikan visi kolaboratifnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani persoalan hukum, dan menawarkan nota kesepahaman (MoU) yang komprehensif. MoU ini akan mencakup pendampingan hukum, penyusunan regulasi daerah, dan penanganan kasus hukum yang mungkin dihadapi Pemkab Kukar.
Bupati Aulia menyambut hangat tawaran tersebut. “Terima kasih atas kunjungan dan tawaran kerjasama ini. Kami berharap sinergi dapat terus diperkuat agar roda pemerintahan berjalan lancar dan terhindar dari permasalahan hukum di masa depan,” ujar Bupati Aulia. Ia menyadari pentingnya pendampingan dan pengawasan hukum untuk memastikan setiap kebijakan dan program Pemkab Kukar memiliki landasan hukum yang kuat dan terhindar dari potensi penyimpangan.
MoU yang akan segera ditandatangani ini bukan hanya sekadar dokumen formal. Ia menjadi landasan kokoh bagi pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang efektif di lingkungan pemerintahan Kukar. Pendampingan hukum akan membantu Pemkab Kukar dalam menyusun peraturan daerah (Perda) yang tepat dan menyelesaikan sengketa hukum secara profesional. Lebih jauh lagi, rencana pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait aspek hukum pemerintahan akan memastikan setiap langkah birokrasi memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Kunjungan silaturahmi ini bukan hanya tentang pertemuan dua pejabat, tetapi tentang komitmen bersama untuk membangun Kukar yang lebih baik. Sinergi antara Pemkab Kukar dan Kajari Tenggarong ini menjadi simbol nyata tekat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sebuah fondasi penting untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. (adv)
