TENGGARONG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tampil sebagai motor penggerak percepatan pembangunan desa di Kalimantan Timur. Melalui Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa 2025 yang digelar di Samarinda, Selasa (17/06/2025), DPMD Kukar mendorong sinergi lintas sektor dan implementasi program tematik untuk mewujudkan desa-desa yang maju dan mandiri.
Rapat yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur dan tujuh kabupaten/kota se-Kaltim ini menjadi ajang untuk menyatukan visi dan strategi dalam membangun desa. Kepala Dinas (Kadis) DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa rapat teknis tersebut membahas strategi percepatan pembangunan desa melalui sembilan program tematik.
“Rapat ini bukan hanya tentang program, tapi tentang bagaimana kita menyatukan kekuatan dan sumber daya untuk mewujudkan desa-desa yang lebih baik di Kalimantan Timur,” – Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan desa.
Lebih dari sekadar daftar program, rapat ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemutakhiran data desa sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Arianto menekankan bahwa rapat ini menjadi momen strategis untuk menyamakan persepsi lintas daerah terkait arah kebijakan pembangunan desa.
Desa Digital, Desa Wisata, Desa Ekspor, Desa Ramah Lingkungan, Desa Ramah Perempuan dan Anak, serta BUMDes… inilah beberapa program tematik yang menjadi perhatian utama kami. Khusus untuk Kukar, sebagian program tematik sudah masuk dalam rencana kerja kami dan ini merupakan hal yang baik. “Beragam program tematik kami bahas, dari Desa Digital yang melek teknologi, Desa Wisata yang mempesona, Desa Ekspor yang mendunia, Desa Ramah Lingkungan yang lestari, hingga Desa Ramah Perempuan dan Anak yang inklusif, serta penguatan BUMDes sebagai tulang punggung ekonomi desa,” ujar Arianto.
Salah satu isu strategis yang juga dibahas adalah pemerataan akses listrik di desa dan kelurahan di Kalimantan Timur. Arianto menjelaskan bahwa PLN menargetkan untuk menuntaskan cakupan pemenuhan listrik di 1.038 desa/kelurahan hingga tahun 2027, baik melalui jaringan PLN maupun jaringan komunal.
DPMD Kukar juga mulai memetakan peran dan penganggaran daerah dalam mendukung implementasi program desa tematik, terutama sebagai langkah awal menuju pelaksanaan di tahun 2026. “Kami juga telah memetakan peran kabupaten dalam penganggaran tahun 2026, termasuk mengusulkan agar bantuan dari provinsi diarahkan ke program desa tematik dan desa ketahanan pangan,” ungkap Arianto.
Sebagai kabupaten yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam program ketahanan pangan, Arianto berharap usulan ini dapat terealisasi dengan baik. Ia juga berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim dapat diarahkan untuk mendukung program-program tersebut.
Arianto mengusulkan agar Kutai Kartanegara dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan desa tematik. Ia menilai Kukar memiliki pengalaman dan potensi, terutama karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai kabupaten model dalam program ketahanan pangan nasional.
Melalui rakor ini, Arianto berharap dapat diketahui bersama hal-hal yang bisa dikerjakan di seluruh desa yang ada di Kaltim, terutama desa-desa di Kukar. Dengan semangat sinergi dan inovasi, DPMD Kukar bertekad untuk mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. (adv)
