TENGGARONG-Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah cermin akuntabilitas dan transparansi. Namun, menyusun laporan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan bukanlah perkara mudah bagi sebagian desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyadari betul tantangan ini. Karena itu, DPMD Kukar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pembinaan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025 di Hotel Hariss Kota Samarinda pada (3-4/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 59 Kepala Desa se-Kukar, yang menunjukkan antusiasme desa untuk meningkatkan kualitas pelaporan.
Meskipun demikian, DPMD Kukar memberikan apresiasi kepada 10 desa yang dinilai berhasil menyampaikan laporan tepat waktu, yaitu: Desa Loa Kulu Kota, Tani Bhakti, Sumber Sari, Sebulu Modern, Kutai Lama, Muhuran, Bukit Pariaman, Loa Janan Ulu, Lebaho Ulaq, dan Jantur Selatan. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi desa lain untuk terus berbenah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan upaya “jemput bola” untuk membantu desa mengatasi berbagai kendala dalam penyusunan laporan. Pihaknya menargetkan 193 desa untuk mengikuti bimtek ini. Tujuannya agar seluruh desa mampu menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. “Kami tidak ingin desa merasa sendirian dalam menghadapi tantangan pelaporan. Kami hadir sebagai mitra yang siap memberikan pendampingan dan solusi agar semua desa dapat memenuhi kewajiban pelaporan dengan baik,” ujar Arianto (5/7/2025).
Lebih dari sekadar pelatihan, bimtek ini menjadi ajang diskusi interaktif. Para kepala desa diajak untuk berbagi pengalaman dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi. DPMD Kukar pun secara aktif memberikan solusi dan pendampingan agar kualitas pelaporan dapat ditingkatkan.
“Bimtek ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang solusi praktis. Kami ingin memberikan bekal kepada desa agar mereka mampu mengatasi kendala-kendala yang selama ini menghambat proses pelaporan,” ucap Arianto.
Dengan bimtek ini, DPMD Kukar berharap dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan kesadaran desa akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah kunci bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif. “Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan saling membantu, kita dapat mengatasi semua kendala dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di Kukar,” ujarnya. (adv)
