KUTAI KARTANEGARA – Semangat gotong royong dikukuhkan kembali sebagai pondasi pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara resmi menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22, sebuah agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh desa dan kelurahan, melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, memastikan bahwa meskipun pencanangan secara simbolis dipusatkan di Kecamatan Kota Bangun, kegiatan gotong royong di lapangan dilakukan di wilayah masing-masing.
“Ini adalah agenda nasional yang bertujuan menjaga nilai-nilai gotong royong tetap hidup dan menjadi tradisi yang melekat dalam masyarakat,” jelas Arianto. Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan BBGRM merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kewilayahan.
Sebelumnya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memimpin apel pencanangan BBGRM ke-22 di Kota Bangun pada Minggu, 20 Juli 2025. Turut hadir Wakil Bupati Rendi Solihin dan Ketua DPRD Ahmad Yani.
Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa semangat gotong royong telah menjadi budaya yang melekat di masyarakat Kukar, selaras dengan tagline pembangunan daerah “Betulungan Etam Bisa”.
“Kita sebenarnya tidak perlu menunggu bulan bakti untuk bergotong royong, karena program Kukar Idaman maupun Kukar Idaman Terbaik pada dasarnya dibangun di atas semangat kebersamaan,” tutur Bupati.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Kukar turut memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Penghargaan diberikan kepada desa dan kelurahan yang dinilai aktif dan konsisten menjalankan semangat gotong royong berdasarkan penilaian dari tahun 2022 hingga 2024.
Selain itu, penghargaan khusus juga diberikan kepada desa-desa dengan pengelolaan keuangan terbaik tahun 2024. Penilaian ini mencakup evaluasi mendalam terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, termasuk penerapan transaksi non-tunai yang transparan dan tepat waktu.
Arianto memastikan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan secara menyeluruh, bahkan melalui desk online, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi berjalan sesuai ketentuan.
Ia menutup dengan harapan agar pelaksanaan BBGRM yang bertingkat dari pusat hingga desa ini dapat terus menjaga nilai-nilai kolektif sebagai kekuatan sosial yang vital. “Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang kita harapkan terus bersama-sama pemerintah untuk membangun, memajukan, dan mengurusi permasalahan kewilayahan kita,” tutupnya. (adv)
