TENGGARONG-Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Hal itu terlihat dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Selasa (29/10/2025) di Aula Kantor Desa Bakungan. Agenda tahunan ini berlangsung semarak dan sarat makna, terlebih karena dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto.
Musrenbangdes menjadi forum penting untuk menetapkan prioritas program yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026. Tidak hanya menjalankan amanat regulasi, pertemuan ini sekaligus menguatkan komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola perencanaan yang transparan dan berorientasi kebutuhan warga.
Musyawarah kali ini dihadiri berbagai unsur strategis desa, mulai dari Kepala Desa Bakungan dan jajaran perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, pendamping desa, perwakilan Kecamatan Loa Janan, kepala dusun, hingga perwakilan Puskesmas Loa Duri. Yang menjadi penegas kualitas musyawarah adalah keterlibatan aktif masyarakat dari beragam kelompok—tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda—yang menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kadis DPMD Kukar, Arianto. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Musrenbangdes harus dipahami sebagai ruang untuk menangkap kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi.
“Musrenbangdes bukan hanya seremonial. Ini adalah momen penting untuk merumuskan kebutuhan warga yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Arianto juga memuji kesiapan Desa Bakungan yang dinilainya telah melakukan persiapan matang dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Menurutnya, keterlibatan beragam unsur masyarakat merupakan ciri perencanaan desa yang sehat dan akuntabel.
Usai sesi sambutan, musyawarah berlanjut pada tahap penyampaian usulan dari warga dan lembaga desa. Aspirasi yang masuk sangat variatif, mencakup:
- Infrastruktur: perbaikan akses jalan, jembatan desa, dan penyediaan air bersih
- Ekonomi: pelatihan UMKM, bantuan modal usaha, dan penguatan aktivitas ekonomi produktif
- Pendidikan: dukungan sarana sekolah dan fasilitas PAUD
- Pemberdayaan masyarakat: pelatihan keterampilan, program kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya
Semua usulan dicatat dan akan menjadi bahan perumusan RKPDes dan APBDes 2026. Proses berjalan tertib dengan suasana gotong royong yang kuat, mencerminkan harmonisnya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Menutup musyawarah, pemerintah desa diingatkan untuk memastikan hasil kesepakatan memberikan dampak nyata dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Pemerintah Desa Bakungan berharap dokumen perencanaan yang disusun dari forum ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Melalui Musrenbangdes yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif, Desa Bakungan menegaskan komitmennya menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera—selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. (adv)
