SAMARINDA-Persoalan batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum menemukan kesepakatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi pertemuan kedua daerah untuk mencari titik temu atas batas wilayah yang masih menjadi persoalan.
Mediasi dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam rapat fasilitasi yang berlangsung pada pekan ini di Kota Balikpapan. Pembahasan diarahkan pada kondisi di lapangan serta dokumen tata ruang yang menjadi dasar penarikan garis batas kedua kabupaten.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Aji Fitra Firnanda memaparkan perbandingan garis batas berdasarkan versi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Acuan yang digunakan salah satunya Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim 2023–2042.
Pemprov Kaltim menawarkan peta batas dalam RTRW provinsi sebagai salah satu opsi penyelesaian. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan sepakat menggunakan peta yang ditawarkan. Sementara Pemerintah Kabupaten Berau belum menyepakati usulan tersebut.
Gubernur Rudy Mas’ud meminta kedua pemerintah kabupaten tetap menjaga keamanan dan ketertiban meskipun persoalan batas belum terselesaikan. “Ke depankan komunikasi antarpemerintah daerah agar perbedaan pandangan ini tidak sampai mengganggu hubungan dan kondisi di wilayah perbatasan,” kata Gubernur, dilansir dari rilis Pemprov Kaltim Jumat 9 Oktober 2026.
Wilayah yang batasnya belum disepakati memiliki panjang sekitar 372,68 kilometer. Persoalan tersebut mencakup enam kecamatan di Kabupaten Berau, yakni Kelay, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk, serta empat kecamatan di Kutai Timur, yaitu Kombeng, Karangan, Sangkulirang, dan Sandaran.
Hasil fasilitasi selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan tindak lanjut. Pemprov Kaltim berharap koordinasi antardaerah terus berjalan melalui mekanisme yang berlaku sehingga penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan tanpa mengganggu keamanan, ketertiban, dan hubungan baik Berau dengan Kutai Timur.
