Category: DPRD Kaltim

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengajak generasi muda untuk memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November sebagai momen untuk menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan. Reza menyebut, masyarakat harus ingat bahwa para pahlawan telah berkorban dengan jiwa raga mereka untuk membebaskan dari penjajahan dan menegakkan kedaulatan negara. “Para pahlawan…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Rencana Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk menjadikan Kota Tepian bebas dari aktivitas pertambangan pada tahun 2026 mendapatkan sorotan positif dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub. Menanggapi hal tersebut, Rusman Ya’qub politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan langkah ini adalah keputusan besar dan fundamental terhadap Kota Samarinda bebas zona…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Anggota Komisi III DPRD Kaltim M. Udin, meminta perusahaan tambang di Kaltim dapat memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) pada sektor kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Perusahaan tambang harus lebih peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Mereka jangan hanya mengejar keuntungan, tapi juga bertanggung…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, ia menyebut harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) mendapatkan respon dari Puji Setyowati anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim. kebijakan ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi tenaga medis dan kesehatan. Agar tidak perlu lagi memikirkan…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Legislator DPRD Provinsi Kalimantan menyebutkan penarikan pajak kendaraan alat berat untuk daerah yang biasa digunakan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan diberlakukan pada awal 2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Udin, mengungkapkan bahwa pemberlakuan pajak tersebut dijadwalkan untuk dimulai pada awal tahun 2024. “Baru-baru ini, kami membahas masalah retribusi dan pajak…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)-Berjalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud terus mendorong Kaltim agar terus bergerak maju dan mengisi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Dari tahun ke tahun dapat kita lihat, Kaltim sudah cukup maju dilihat dari Indeks Pembangunan manusia yang juga mengarah ke arah positif dan…

PERSPEKTIF.INFO,(Samarinda)- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyebutkan bahwa, peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Ia juga menjelaskan kemiskinan akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. “Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan…

PERSPEKTIF.INFO,(Samarinda)-salah satu keluhan warga samarinda adalah kemacetan jalan, kini pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur membangun akses dari jalan Letjend S. Parman ke Jalan KH Samanhuddi, Rajawali. Upaya itu untuk mengatasi kemacetan di Samarinda yang penduduknya setiap tahun semakin bertambah, tak terkecuali di Jalan Gatot Subroto yang kerap dilintas warga. Sutomo Jabir Anggota DPRD Kaltim…

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- DPRD Kaltim menyatakan penolakan atas penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut. Sikap penolakan ini diambil menyusul pengesahan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Presiden Jokowi. Sebagai pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya…