TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara, Pujianto, menegaskan bahwa angka putus sekolah di Kukar masih cukup tinggi. Berdasarkan data, jumlahnya diperkirakan mencapai kurang lebih 6.800 anak. Pemerintah daerah pun berupaya menekan angka tersebut dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pujianto menjelaskan, sebagian besar anak yang masuk kategori putus sekolah sebelumnya pernah terdaftar di sekolah, namun datanya hilang dari sistem administrasi pendidikan. Ada yang keluar di tengah jalan, ada pula yang lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Untuk itu, pihaknya mengandalkan data dari sistem Dapodik untuk mengetahui secara detail asal sekolah, tingkat kelas, hingga riwayat anak yang bersangkutan.
“Di situ nanti ketahuan nih sekolah asalnya di mana, putusnya dari sekolah mana, kelas berapa,” jelas Pujianto, Senin, 8 September 2025.
Saat ini, langkah pertama yang dilakukan Disdikbud adalah melakukan verifikasi data. Setelah itu, anak-anak yang teridentifikasi akan mendapatkan pendampingan serta edukasi agar termotivasi kembali bersekolah. Bila masih ada kendala, jalur pendidikan nonformal seperti paket A, paket B, dan paket C menjadi alternatif untuk menjembatani.
“Dalam dua tahun terakhir jumlah peserta pendidikan kesetaraan meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya tercatat sekitar 3.500 murid, kini jumlahnya melonjak hingga 8.500 orang. Kenaikan ini tercatat dalam data resmi Kementerian Pendidikan,” tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar, Maman Setiawan, menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama pembangunan daerah. Menurutnya, sebuah daerah hanya bisa maju jika memiliki kualitas manusia yang baik.
Ia menyebut, pihaknya sempat melakukan kajian pada 2024 dengan melibatkan pelajar SMP dan SMA. Kajian itu menyoroti kesesuaian minat dan bakat siswa dalam menentukan arah pendidikan.
Dari hasil penelitian, masih banyak anak kehilangan motivasi belajar karena jalur pendidikan yang ditempuh tidak sejalan dengan minat dan bakatnya.
Maman juga menyinggung bahwa kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat fasilitas pendidikan di Kukar sudah memadai. Bahkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBD, atau lebih dari Rp1 triliun. (mti/adv)
