Oleh Jon A. Masli, MBA
Diaspora di USA, Penggiat FDI, Chairman Indonesian Leadership Institute
DEMONSTRASI besar kemarin ternyata berlangsung damai, sementara DPR telah merespons tuntutan masyarakat terkait proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, masih banyak pihak yang berpandangan negatif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di tengah kebijakannya yang dinilai semakin gencar memberantas korupsi dan berbagai bentuk kezaliman yang telah membebani Indonesia selama belasan tahun.
Salah satu penyebabnya adalah lemahnya komunikasi pemerintah dalam mengimbangi derasnya pemberitaan dan podcast dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik. Di ruang publik, narasi yang mendiskreditkan pemerintah sering kali bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi maupun informasi mengenai capaian kebijakan pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya bekerja. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan secara terbuka, transparan, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.
Robin Hood dan Perlawanan terhadap Kesewenang-wenangan
Masih ingat cerita rakyat Inggris tentang Robin Hood? Ia merupakan tokoh legendaris yang dalam berbagai versi cerita digambarkan sebagai bangsawan yang menentang kesewenang-wenangan penguasa, terutama Sheriff of Nottingham dan rezim Pangeran John yang digambarkan korup dan menindas rakyat.
Robin Hood kemudian memimpin kelompok yang dikenal sebagai Merry Men. Dalam legenda tersebut, mereka merampas harta dari kelompok kaya dan penguasa yang korup, kemudian membagikannya kepada rakyat miskin.
Terlepas dari apakah kisah tersebut merupakan fakta sejarah atau legenda, Robin Hood telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan: melawan kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangan dan membela rakyat kecil.
Pertanyaannya sekarang: apakah pola kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat dianalogikan dengan Robin Hood Indonesia modern?
Tentu, analogi tersebut tidak boleh diterima secara mentah. Presiden bukan Robin Hood, dan negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan prinsip “merampas dari yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin”. Negara harus bertindak berdasarkan hukum, prosedur, bukti, dan putusan lembaga yang berwenang.
Namun, dari perspektif politik, terdapat sejumlah kebijakan Prabowo yang oleh pendukungnya dipandang sebagai upaya mengembalikan pengelolaan kekayaan negara kepada kepentingan rakyat.
Dua Sisi Kepemimpinan Prabowo
Selama sekitar 22 bulan pemerintahan Prabowo, tentu terdapat kebijakan yang menuai pro dan kontra.
Prabowo bukan manusia yang sempurna. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, menghadapi berbagai kritik, terutama terkait desain, pelaksanaan, pengawasan, dan potensi penyimpangan.
Namun, kritik terhadap implementasi tidak otomatis berarti gagasan dasarnya salah.
Jika terdapat kebocoran, korupsi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan program, yang harus diburu adalah pelakunya. Program publik tidak semestinya dibatalkan hanya karena ada oknum yang menyalahgunakannya.
Karena itu, pembenahan tata kelola, pengawasan dan mekanisme pelaksanaan menjadi penting agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Di sisi lain, terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai berani, terutama terkait penertiban kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan pertambangan ilegal, serta upaya memperkuat penerimaan negara.
Kebijakan tersebut dapat dibaca dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jika pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya alam memang terbukti, maka tindakan penertiban, penyitaan aset sesuai prosedur hukum, dan pemulihan kerugian negara merupakan langkah yang layak didukung.
Ketika Oligarki Merasa Terancam
Penertiban kawasan hutan, pemberantasan pertambangan ilegal, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pemberantasan praktik under invoicing tentu berpotensi mengganggu kepentingan kelompok bisnis yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekonomi.
Di sinilah pertarungan kepentingan menjadi menarik.
Setiap pemerintah yang mencoba menutup kebocoran negara pasti akan berhadapan dengan pihak yang merasa dirugikan. Mereka bisa melakukan perlawanan melalui jalur hukum, politik, opini publik, media, maupun berbagai instrumen lainnya.
Tetapi kita juga harus berhati-hati. Tidak setiap kritik terhadap pemerintah dapat dicap sebagai perlawanan oligarki. Tidak setiap pengusaha kaya adalah koruptor. Tidak setiap investor asing adalah perampok kekayaan Indonesia.
Negara harus membedakan antara kritik, kepentingan bisnis yang sah, dan kejahatan ekonomi.
Justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji.
Presiden tidak boleh hanya memerangi musuh politik. Presiden harus memerangi korupsi tanpa melihat siapa pelakunya.
Danantara dan Tantangan Transparansi
Konsolidasi aset dan optimalisasi perusahaan negara melalui Danantara juga merupakan agenda besar yang membutuhkan transparansi luar biasa.
Jika benar terjadi peningkatan kontribusi BUMN kepada negara, maka angka tersebut harus disajikan secara terbuka. Berapa kontribusi masing-masing BUMN? Berapa laba bersih? Berapa dividen? Berapa aset yang dikelola? Berapa biaya pengelolaannya? Dan bagaimana mekanisme pengawasannya?
Semua harus dapat diperiksa. Jangan memberikan ruang kepada lawan politik untuk menggoreng angka karena pemerintah sendiri tidak membuka data secara memadai.
Transparansi adalah senjata terbaik melawan propaganda.
Pemerintah tidak perlu membalas setiap kritik dengan kemarahan. Cukup buka data, tampilkan audit, jelaskan indikator keberhasilan, dan biarkan publik menilai.
Pemerintah Harus Memenangkan Perang Narasi
Salah satu kelemahan pemerintah selama ini adalah komunikasi publik. Ketika pemerintah bekerja keras membangun kebijakan, pihak lain bisa membuat satu potongan video, satu podcast, atau satu narasi viral yang kemudian dipercaya jutaan orang.
Ini bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Ini adalah kegagalan komunikasi pemerintah.
Badan Komunikasi Pemerintah harus mampu bekerja lebih cepat, kreatif, profesional, dan transparan. Jangan hanya muncul ketika terjadi masalah.
Keberhasilan dan kegagalan harus sama-sama dijelaskan. Jika MBG berhasil, tampilkan datanya. Jika MBG gagal di suatu daerah, akui dan perbaiki. Jika KDMP bermasalah, buka masalahnya.
Jika penertiban kawasan hutan menghasilkan penerimaan negara, tampilkan bukti dan auditnya. Jika Danantara memberikan kontribusi besar kepada negara, publikasikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit.
Rakyat tidak membutuhkan propaganda. Rakyat membutuhkan fakta.
Robin Hood atau Negara Hukum?
Pada akhirnya, Prabowo tidak perlu menjadi Robin Hood.
Indonesia tidak membutuhkan pahlawan yang mengambil harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat. Indonesia membutuhkan negara hukum yang mampu mengambil kembali kekayaan negara yang dirampas secara ilegal, melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika Presiden Prabowo mampu melakukan itu, maka ia tidak membutuhkan legenda Robin Hood untuk mendapatkan legitimasi.
Cukup tunjukkan hasilnya. Kembalikan kekayaan negara yang memang dirampas secara ilegal. Kejar koruptor tanpa pandang bulu. Tertibkan sumber daya alam berdasarkan hukum.
Pastikan investasi asing tunduk pada aturan Indonesia. Lindungi rakyat kecil dari praktik ekonomi yang eksploitatif.
Dan yang paling penting: jangan biarkan pemberantasan korupsi berubah menjadi sekadar pergantian pemain dalam lingkaran oligarki.
Sebab perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada siapa yang sekarang berkuasa.
Ia harus menjadi perang melawan sistem yang memungkinkan kekuasaan dibeli, hukum dipermainkan, dan kekayaan negara dikuasai segelintir orang.
Jika Prabowo benar-benar ingin dikenang sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, maka ukurannya sederhana: bukan seberapa keras ia berbicara, tetapi seberapa banyak kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, seberapa banyak koruptor yang diproses tanpa pandang bulu, dan seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Itulah Robin Hood versi negara hukum.
Bukan legenda.
Melainkan negara yang bekerja. (*)
