KUKAR, PERSPEKTIF.INFO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan terbuka dan menerima kritik yang disampaikan puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi publik mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kukar, Yani Wardhana, menilai kehadiran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi merupakan bentuk kontrol sosial yang penting bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa justru membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi. Secara jujur, pengawalan seperti ini sangat membantu pemerintah,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Kukar selalu membuka ruang bagi masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, untuk memberikan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah.
Terkait ketidakhadiran Bupati Kukar saat aksi berlangsung, Wardhana menjelaskan bahwa kepala daerah tengah menjalankan tugas dinas di Jakarta guna memperjuangkan sejumlah program pembangunan daerah.
“Bupati tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan program-program yang menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada awal masa pemerintahan periode saat ini, pemerintah daerah memang memprioritaskan penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar berbagai program unggulan dapat segera direalisasikan.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa, Pemkab Kukar membuka peluang dialog lanjutan melalui audiensi resmi yang dijadwalkan secara terstruktur agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif.
“Kami menyarankan ke depan dilakukan dialog langsung dengan Bupati melalui penjadwalan yang baik, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara lebih optimal,” katanya.
Wardhana juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan di tingkat kabupaten, karena sebagian kewenangan berada pada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Meski demikian, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa tetap akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diperjuangkan lebih lanjut.
Menanggapi tuntutan mengenai pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di wilayah hulu dan hilir, ia menegaskan bahwa seluruh wilayah telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Semuanya sudah tercakup dalam 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jika kondisi keuangan daerah lebih baik, pembangunan tentu bisa berjalan lebih optimal. Saat ini kita lakukan secara bertahap,” pungkas Wardhana.
(muh)
