SAMARINDA-Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, melontarkan otokritik kepada Gubernur Rudy Mas’ud sebagai respons atas gelombang demonstrasi pada 21 April 2026.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat ditemui di kediamannya di Samarinda, Rabu (22/4/2026) malam. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan serangan politik, melainkan bentuk kepedulian dari partai koalisi.
Menurutnya, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu barisan yang mengusung Rudy Mas’ud bersama Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024. Karena itu, otokritik dianggap sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menjaga jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang tepat.
Agus menguraikan tiga poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, pentingnya menjaga stabilitas politik agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap kondusif. Ia mengingatkan bahwa suasana politik yang memanas berpotensi mengganggu efektivitas kerja pemerintahan.
Kedua, ia menyoroti kuatnya tuntutan publik terkait dugaan praktik nepotisme. Isu dinasti politik disebut menjadi salah satu pemicu utama aksi massa, sehingga perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah.
Ketiga, Agus mengkritisi pengelolaan anggaran, terutama polemik pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang memicu kegaduhan di masyarakat. Ia menilai hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim telah melakukan langkah korektif dengan menyisir dan merevisi sejumlah mata anggaran, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan.
Selain itu, komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai banyak diisi figur dari luar daerah juga menjadi perhatian. Agus menekankan pentingnya memberikan ruang lebih besar bagi putra daerah dalam posisi strategis.
Terkait dinamika politik di DPRD, ia mengakui adanya wacana pergantian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang disebut berkembang sebagai respons atas isu nepotisme.
Ia juga menyinggung hubungan kekeluargaan antara Hasanuddin Mas’ud dan Rudy Mas’ud yang kerap memunculkan persepsi konflik kepentingan di mata publik, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis.
Meski rencana pengadaan mobil dinas telah dibatalkan, Agus menilai persepsi publik terkait relasi kekuasaan masih perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah.
Ia berharap seluruh pihak dapat melakukan introspeksi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan lebih baik ke depan.
