Dari Gontor, Presiden Prabowo mengumumkan ambisi baru: mengubah batu bara menjadi bensin. Teknologi CTL memang tersedia, tetapi ongkos, air, emisi, dan skala produksinya menunggu pembuktian.
Oleh Miftah H. Yusufpati | Pimred Perspektif.info
Sabtu petang, 19 September 2026, Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang energi di hadapan ribuan santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ia baru saja mengulang cerita tentang keberhasilan Indonesia memproduksi solar dengan campuran biodiesel 50 persen melalui program B50.
Lalu datang kalimat yang terdengar seperti pertunjukan sulap. “Profesor dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan nanti kita juga akan bikin bensin dari batu bara,” kata Prabowo.
Batu bara menjadi bensin. Sekilas seperti simsalabim abrakadabra. Padahal teknologinya bukan mantra dan bukan pula penemuan baru. Dunia mengenalnya sebagai coal-to-liquid (CTL), teknologi yang mengubah batu bara menjadi hidrokarbon cair. Jalurnya dapat melalui gasifikasi menjadi gas sintetis, lalu diproses dengan sintesis Fischer-Tropsch, atau melalui pencairan langsung dengan hidrogen.
Pertanyaannya bukan apakah batu bara bisa menjadi bensin. Jawabannya: bisa. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa ongkosnya, berapa banyak batu bara yang dibutuhkan, berapa banyak air yang dikonsumsi, berapa besar emisinya, dan apakah hasil akhirnya benar-benar lebih menguntungkan daripada mengimpor minyak atau mengembangkan sumber energi lain.
Dari B50 ke Batu Bara
Prabowo menghubungkan rencana itu dengan agenda yang lebih besar: mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Pemerintah mulai menerapkan mandatori B50 pada 1 Juli 2026. Bahan bakarnya terdiri atas 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan konsumsi solar nasional berada di kisaran 38–40 juta kiloliter per tahun. Sebelum B50, Indonesia masih mengimpor sekitar 3–4 juta kiloliter solar. Pemerintah menargetkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun.
Dalam pidato di Gontor, Prabowo menyebut Indonesia sudah tidak mengimpor solar sejak 1 Juli. “Solar kita sekarang sudah mandiri,” ujarnya. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan situasi pasar dunia yang menurutnya sedang menghadapi kelangkaan solar.
Pernyataan itu menunjukkan cara Prabowo melihat ketahanan energi: sumber daya yang tersedia di dalam negeri harus diolah menjadi bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat.
Sawit dipakai untuk solar. Batu bara diarahkan untuk bensin. Di sinilah logika politik energi bertemu dengan logika teknologi.
Bukan Batu Bara Masuk, Bensin Keluar
CTL bukan proses sederhana. Batu bara tidak dituangkan ke dalam tangki, lalu keluar sebagai bensin.
Menurut International Energy Agency dalam Coal 2024: Analysis and Forecast to 2027, CTL dapat dilakukan melalui pencairan langsung dengan hidrogenasi atau pencairan tidak langsung melalui gasifikasi dan proses Fischer-Tropsch. Cina pada 2022 menggunakan sekitar 40 juta ton batu bara untuk menghasilkan sekitar 11 juta ton produk minyak melalui teknologi tersebut.
Artinya, pabrik CTL membutuhkan fasilitas industri besar. Ada proses gasifikasi, pemurnian, sintesis, pemisahan hidrokarbon, serta pengelolaan panas dan limbah.
Dalam penelitian Chunyu Wang dan Ling Zhu, “Life Cycle Assessment of Coal-to-Liquid Process” yang terbit di Environment, Development and Sustainability pada 2021, tahap pemrosesan CTL menjadi sumber utama beban pencemaran dalam sistem yang mereka teliti. Penelitian itu memasukkan proses gasifikasi batu bara, konversi, pemurnian, sintesis Fischer-Tropsch, dan pemisahan hidrokarbon.
Jadi, “batu bara menjadi bensin” adalah kalimat pendek untuk sebuah rantai teknologi yang panjang dan mahal.
Soal Air yang Tidak Boleh Dilupakan
Ada satu bahan yang sering luput ketika orang membicarakan batu bara sebagai sumber bensin: air.
Penelitian tentang jejak air bahan bakar berbasis batu bara di Cina menemukan bahwa produksi CTL mempunyai jejak air yang besar. Studi tersebut memperkirakan jejak air siklus hidup sekitar 2,59 kilogram per megajoule untuk CTL langsung dan 2,97 kilogram per megajoule untuk CTL tidak langsung. Peneliti juga memperingatkan dampaknya terhadap wilayah yang mengalami kelangkaan air.
Angka itu bukan otomatis angka untuk Indonesia. Teknologi, kualitas batu bara, lokasi pabrik, sumber listrik, sistem pendinginan, dan pengolahan air akan memengaruhi hasilnya. Namun pesan dasarnya jelas: ketahanan energi tidak boleh dihitung hanya dari berapa barel minyak yang berhasil digantikan.
Air juga harus dihitung. Begitu pula lahan, listrik, modal, bahan baku, jaringan pipa, pelabuhan, serta pengelolaan limbah.
Energi Murah Belum Tentu Bensin Murah
Vaclav Smil, pakar energi dari University of Manitoba, dalam Energy and Civilization: A History (The MIT Press, 2017), mengingatkan bahwa sejarah peradaban pada dasarnya juga sejarah kemampuan manusia mengubah energi menjadi kerja. Peralihan energi tidak pernah sekadar mengganti satu bahan bakar dengan bahan bakar lain. Ada teknologi, modal, infrastruktur, kepadatan energi, dan konsekuensi lingkungan yang menyertainya.
Oleh karena itu, batu bara yang tersedia melimpah tidak otomatis berarti bensin hasil CTL murah. Pabrik harus dibangun. Teknologi harus dikuasai. Modal harus ditanamkan. Bahan baku harus tersedia dalam jumlah besar dan stabil. Produk akhirnya harus memenuhi spesifikasi BBM. Setelah itu, masih ada persoalan distribusi dan harga.
David J.C. MacKay dalam Sustainable Energy—Without the Hot Air (UIT Cambridge, 2009), menggunakan pendekatan yang sederhana tetapi penting dalam membaca kebijakan energi: angka harus ditempatkan di depan kata sifat. “Besar”, “melimpah”, “mandiri”, atau “berkelanjutan” tidak cukup tanpa perhitungan mengenai jumlah energi yang tersedia dan kebutuhan yang hendak dipenuhi.
Dalam konteks rencana Prabowo, prinsip itu menjadi relevan. Berapa juta kiloliter bensin yang hendak diproduksi? Berapa juta ton batu bara yang diperlukan? Berapa investasi pabriknya? Berapa harga pokok per liter? Berapa lama pembangunan? Dan, yang tidak kalah penting, apakah bensin CTL mampu bersaing dengan bensin berbasis minyak ketika harga minyak dunia turun?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dalam pengumuman di Gontor.
Harga yang Tidak Terlihat di Pompa
Persoalan terbesar CTL bukan hanya teknologi. Emisi karbon menjadi persoalan serius. IPCC sejak lama mencatat bahwa produksi bahan bakar cair dari batu bara dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan tanpa teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS).
Penelitian dalam Environmental Science & Technology juga menunjukkan persoalan serupa. Studi “Comparative Analysis of the Production Costs and Life-Cycle GHG Emissions of FT Liquid Fuels from Coal and Natural Gas” menemukan bahwa CTL tanpa CCS dan menggunakan listrik dengan sumber karbon tinggi tetap menghasilkan emisi siklus hidup lebih besar daripada bahan bakar minyak konvensional, bahkan dalam skenario efisiensi konversi yang sangat tinggi.
Teknologi memang berkembang. Penelitian terbaru oleh Xintong Song dan sejumlah peneliti dalam jurnal Energy pada 2025 menemukan teknologi CTL generasi lebih baru dapat mengurangi konsumsi sumber daya dan emisi dibandingkan teknologi generasi sebelumnya. Namun penelitian itu juga menunjukkan bahwa beban lingkungan utama tetap terkait proses konversi CTL dan pasokan energi hulu. Dengan kata lain, teknologi dapat diperbaiki. Tetapi hukum fisika tidak dapat dinegosiasikan.
Kemandirian Energi atau Perpanjangan Umur Batu Bara?
Daniel Yergin dalam The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World (Penguin Press, 2011), menunjukkan bahwa sejarah energi selalu terkait dengan keamanan nasional, ekonomi, teknologi, dan perebutan pengaruh. Negara mengejar sumber energi bukan hanya karena harganya, tetapi karena energi menentukan daya tahan sebuah negara ketika pasokan global terganggu.
Dalam kerangka itu, rencana Prabowo mempunyai alasan strategis. Indonesia memiliki cadangan dan produksi batu bara. Ketika pasar minyak global terganggu, bahan bakar sintetis dari sumber domestik secara teori dapat menjadi salah satu instrumen diversifikasi.
Tetapi ada paradoks. Jika tujuan akhirnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor, CTL memang dapat mengurangi kebutuhan impor minyak. Namun Indonesia berpotensi mengganti ketergantungan pada minyak dengan ketergantungan baru pada batu bara, teknologi CTL, modal besar, dan infrastruktur industri tertentu.
Kemandirian energi, dengan demikian, tidak cukup didefinisikan sebagai “tidak impor”. Kemandirian juga berarti memiliki pilihan.
Pelajaran dari Cina dan Afrika Selatan
Dunia sudah mempunyai pengalaman menggunakan batu bara sebagai bahan bakar cair. Afrika Selatan mengembangkan industri CTL dalam skala besar melalui Sasol. Cina kemudian mengembangkan berbagai proyek CTL untuk mengurangi ketergantungan pada minyak.
IEA mencatat Cina menggunakan sekitar 40 juta ton batu bara pada 2022 untuk menghasilkan sekitar 11 juta ton produk minyak melalui CTL. Proyek-proyek baru juga terus dikembangkan. Salah satunya di Xinjiang yang dirancang memiliki kapasitas produk CTL sekitar 4 juta ton per tahun dan membutuhkan sekitar 16 juta ton batu bara per tahun setelah beroperasi penuh.
Angka itu memberi gambaran tentang skala yang dibutuhkan. Bensin bukan sekadar hasil akhir. Di belakangnya ada gunung batu bara, pabrik raksasa, kebutuhan air, energi proses, jaringan logistik, serta investasi yang tidak kecil.
Karena itu, Indonesia tidak sedang mencari sulap. Indonesia sedang mempertimbangkan proyek industri berat.
B50 Memberi Modal Kepercayaan
Prabowo mempunyai alasan politik dan teknis untuk membawa B50 sebagai contoh. B50 adalah kebijakan yang relatif langsung: sebagian kebutuhan solar fosil digantikan biodiesel berbasis sawit. Pemerintah telah melakukan pengujian pada kendaraan, alat berat, kapal, kereta api, dan peralatan pertanian sebelum penerapan mandatori.
Namun bensin batu bara berbeda kelas. B50 memanfaatkan rantai industri biodiesel yang sudah berkembang. CTL membutuhkan fasilitas baru dengan modal besar dan proses kimia yang jauh lebih kompleks. Keberhasilan B50 karena itu belum otomatis membuktikan kelayakan CTL.
Analogi keduanya hanya berlaku pada satu hal: sama-sama ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Selebihnya, medan teknologinya berbeda.
Jangan Hanya Menghitung Minyak yang Tidak Diimpor
Pemerintah sudah memiliki sejumlah indikator untuk menilai B50. ESDM menyebut program tersebut ditargetkan menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan meningkatkan penyerapan CPO. Pemerintah juga memperkirakan pengurangan emisi mencapai 44,5 juta ton CO2.
Untuk CTL, indikatornya harus lebih lengkap. Pertama, biaya investasi dan biaya produksi per liter. Kedua, konsumsi batu bara per liter bensin. Ketiga, konsumsi air. Keempat, emisi dari tambang sampai pembakaran di kendaraan. Kelima, kebutuhan CCS jika pemerintah ingin menekan emisi. Keenam, dampak terhadap lingkungan sekitar tambang dan pabrik.
Barulah setelah itu pemerintah dapat menjawab pertanyaan sederhana: apakah bensin batu bara benar-benar membuat energi Indonesia lebih tangguh?
Vaclav Smil mengajarkan satu hal penting: sistem energi memiliki keterbatasan fisik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan keputusan politik.
Politik dapat menentukan arah. Tetapi angka menentukan apakah arah itu layak.
Dari Gontor ke Pompa Bensin
Prabowo menyebut kemandirian energi sebagai keniscayaan di tengah dunia yang penuh konflik. Pemerintah memang sedang mendorong pemanfaatan sumber daya domestik. B50 adalah salah satu contohnya. Bensin dari batu bara adalah gagasan berikutnya.
Gagasan itu layak diuji secara serius, bukan ditertawakan sebagai khayalan dan bukan pula diterima sebagai keajaiban. Sebab teknologi CTL memang nyata. Yang belum nyata adalah apakah Indonesia dapat membuatnya dengan harga kompetitif, pasokan batu bara yang berkelanjutan, kebutuhan air yang dapat ditanggung, emisi yang terkendali, serta skala produksi yang cukup untuk mengurangi impor secara berarti.
Di titik itulah kata “mandiri” memperoleh makna sebenarnya. Bukan sekadar mampu membuat bensin dari batu bara. Melainkan mampu membuatnya tanpa menciptakan masalah baru yang lebih mahal daripada minyak yang hendak digantikannya.
Simsalabim tidak berlaku dalam ilmu energi. Di laboratorium, batu bara memang dapat berubah menjadi bahan bakar cair. Tetapi ketika masuk ke kas negara, neraca air, udara, dan harga bensin rakyat, sulap harus berubah menjadi hitungan. Dan hitungan itulah yang kelak menentukan apakah batu bara benar-benar berubah menjadi bensin, atau hanya berubah menjadi sebuah janji baru. (*)
