TENGGARONG – Di tengah ketatnya alokasi anggaran nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan langkah tegas: pembangunan jalan poros hulu tetap dilanjutkan. Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat batal terealisasi, proyek vital ini akan terus berjalan menggunakan pembiayaan murni dari APBD Kukar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembiayaan mandiri untuk memastikan pembangunan tidak terhenti. “Kontraknya sudah berjalan tahun ini dengan nilai total hampir Rp50 miliar, berasal sepenuhnya dari APBD. Ini bentuk komitmen kita menjaga konektivitas wilayah hulu,” jelasnya.
Jalan poros hulu selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, terutama hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Keberadaan jalan yang memadai menjadi penentu stabilitas harga barang di wilayah pedalaman.
“Kalau akses ini terputus, dampaknya langsung terasa pada inflasi dan perekonomian warga. Karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikan proyek ini,” tegas Wiyono.
Proyek pembangunan jalan poros hulu telah dimulai sejak 2022 sebagai bagian dari program prioritas pembangunan Kukar. Pemerintah daerah menempatkannya sebagai proyek strategis karena perannya tidak hanya membuka jalur ekonomi, tetapi juga menjamin kelancaran layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
Lebih dari sekadar membangun infrastruktur, Pemkab Kukar ingin memastikan pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari APBD, proyek ini dikawal ketat dari sisi teknis, mutu, dan waktu pelaksanaan agar hasilnya optimal.
“Pendanaan daerah kita gunakan seefisien mungkin. Prinsipnya, pembangunan harus terus berjalan meski tanpa suntikan dana dari pusat,” tambah Wiyono.
Keputusan untuk melanjutkan proyek dengan anggaran mandiri menjadi bukti bahwa Kukar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Langkah ini memperlihatkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta kemandirian fiskal. (adv)
