TENGGARONG – Dalam upaya menjaga kejujuran dan kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara mengambil langkah strategis: Kepala Disdikbud, Thauhid Afrilian Noor, turun langsung ke sekolah-sekolah pada akhir masa pendaftaran untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan.
Thauhid menekankan bahwa pemantauan di tahap akhir memberi gambaran paling realistis tentang kondisi di lapangan.
“Kalau kita datang di awal, semuanya tampak rapi dan tertata. Dengan turun di akhir, kita bisa melihat apa yang benar-benar terjadi,” ujarnya.
Selama pemantauan, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap larangan pungutan liar di sekolah negeri. Pendidikan dasar hingga menengah seharusnya bebas dari biaya tambahan yang membebani orang tua siswa.
Salah satu fokus pengawasan adalah SMP Negeri 1 Tenggarong, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan terkait dugaan pungutan ilegal pada PPDB tahun lalu. Thauhid memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan obyektif, sehingga seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.
“Kami meninjau SMP 1 kembali karena setahun lalu sempat ada isu. Sekarang kita pastikan semua proses benar-benar sesuai aturan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan agar kepala sekolah dan panitia PPDB disiplin mengikuti petunjuk teknis. Disdikbud Kukar tidak akan segan memberikan teguran bila ditemukan pelanggaran, baik berupa pungutan ilegal maupun diskriminasi terhadap calon peserta didik.
Bagi Thauhid, pengawasan PPDB lebih dari sekadar rutinitas.
“PPDB adalah pintu gerbang pendidikan. Kalau dari awal tidak bersih, bagaimana kita bisa memastikan mutu dan keadilan pendidikan?” tegasnya.
Langkah turun langsung ini mencerminkan komitmen Disdikbud Kukar untuk membangun sistem pendidikan yang transparan, adil, dan profesional, sekaligus memastikan pelayanan publik yang bersih bagi seluruh masyarakat Kukar. (adv)
