TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (13/10/2025).
Rakor yang diikuti dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah strategis bersama pemerintah pusat dalam mengantisipasi gejolak harga pangan serta memperkuat kebijakan pengendalian inflasi menjelang akhir tahun.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa kondisi harga pangan nasional, khususnya beras, masih berada pada level stabil, dengan ketersediaan stok yang mencukupi.
“Kita optimistis tidak akan ada impor beras hingga akhir tahun. Ini menandakan kemampuan produksi dalam negeri sudah sangat baik,” ujar Tito.
Meski demikian, Tito mengingatkan adanya kenaikan inflasi tahunan dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen pada September 2025, terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Kenaikan harga cabai dan daging ayam ras menjadi pendorong utama inflasi bulanan. Distribusi yang belum merata perlu segera diperbaiki,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa tren kenaikan harga emas perhiasan turut memengaruhi tekanan inflasi selama sembilan bulan terakhir.
“Harga emas perhiasan naik delapan kali sepanjang tahun ini. Hampir setiap bulan ada peningkatan harga,” ungkap Amalia.
Dari hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) terbaru, sebanyak 17 provinsi mencatat kenaikan harga, sementara 21 provinsi mengalami penurunan, dengan komoditas utama penyumbang inflasi meliputi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.
Di sisi daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menilai bahwa Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi kebijakan lintas level pemerintahan.
“Melalui forum ini, kami dapat menyusun langkah nyata untuk menjaga kestabilan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kukar,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Rakor akan menjadi pedoman strategis Pemkab Kukar dalam menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi daerah yang adaptif dan berbasis data menuju tahun 2026. (adv)
