TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat langkah pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat mendampingi Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, dalam kunjungan kerja ke dapur MBG di Jalan Panjaitan serta SD Negeri 003 Tenggarong, Selasa (14/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar, baik dari segi kualitas gizi, kebersihan, maupun distribusinya.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program ini benar-benar terpantau, terutama di wilayah terpencil yang aksesnya cukup menantang. Pemerintah daerah berkomitmen agar MBG berjalan merata dan berkelanjutan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kecamatan. Satgas ini bertugas mengawasi proses penyediaan, distribusi, serta kualitas makanan yang disajikan.
“Setiap kecamatan memiliki Satgas yang dipimpin langsung oleh camat dan bekerja sama dengan desa. Dengan model ini, pengawasan di lapangan bisa lebih efektif,” tambahnya.
Sunggono juga mengungkapkan, saat ini terdapat 10 dapur MBG yang telah beroperasi di Kukar dan beberapa lainnya sedang dalam tahap persetujuan. Ia menilai pengawasan ketat sangat penting agar kualitas program tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Aji Mirni Mawarni menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Ia menilai program ini tidak hanya tentang pemberian makanan bergizi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
“Kami di DPD RI terus mendorong agar pelaksanaan MBG memiliki regulasi yang kuat dan sistem pengawasan yang jelas. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan yakin terhadap kualitas program ini,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai penyedia bahan pangan lokal.
“Jika bahan pangan untuk MBG bersumber dari hasil pertanian lokal, maka dampaknya bukan hanya pada gizi anak-anak, tetapi juga pada perputaran ekonomi masyarakat di daerah,” terangnya.
Sunggono menambahkan, Kukar memiliki peran penting sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur, dengan kontribusi mencapai 40 persen terhadap kebutuhan pangan provinsi. Karena itu, pasokan bahan pangan untuk MBG di Kukar diharapkan dapat sepenuhnya berasal dari petani lokal.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Koperasi Merah Putih agar pasokan dari petani kita bisa langsung masuk ke dapur MBG di berbagai kecamatan. Dengan begitu, manfaatnya terasa ganda untuk kesehatan anak-anak dan kesejahteraan petani,” tutupnya. (adv)
