TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Upaya ini sejalan dengan komitmen daerah untuk memperkuat budaya literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul.
Langkah tersebut ditegaskan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Aplikasi Srikandi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (17/10/2025). Acara yang diinisiasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar ini turut dirangkai dengan penyerahan Anugerah Literasi Kukar 2025 kepada individu dan komunitas yang aktif menggerakkan ekosistem literasi di daerah.
Menurut Aulia, penggunaan Aplikasi Srikandi merupakan langkah penting dalam mempercepat efisiensi administrasi pemerintahan serta memperkuat transparansi birokrasi di era digital.
“Digitalisasi arsip bukan sekadar soal efisiensi kerja, tapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang terbuka, tertib, dan akuntabel,” ujar Aulia.
Ia menambahkan, keberadaan Srikandi akan menjadi tulang punggung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kukar, sehingga setiap proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, hemat, dan terdokumentasi dengan baik.
Lebih jauh, Aulia menilai bahwa kemajuan teknologi informasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya, perpustakaan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi dan pusat pengetahuan masyarakat.
“Literasi adalah kunci membentuk warga yang kritis, kreatif, dan adaptif di tengah derasnya perubahan digital. Karena itu, kami ingin literasi menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Diarpus Kukar, Rinda Desianti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antar-OPD dalam penerapan Aplikasi Srikandi yang mulai diperkenalkan sejak 2022.
“Kami berharap penerapannya semakin matang agar sistem pemerintahan digital bisa terwujud sepenuhnya di lingkungan Pemkab Kukar,” ungkap Rinda.
Rinda menambahkan, selain memperkuat tata kelola arsip digital, pihaknya juga terus berupaya menumbuhkan budaya literasi di masyarakat. Melalui Anugerah Literasi Kukar, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pelaku literasi yang konsisten memperluas akses pengetahuan publik.
“Apresiasi ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap masyarakat yang telah menjadi motor penggerak budaya baca di Kukar,” imbuhnya.
Rakor dan Anugerah Literasi Kukar 2025 menjadi momentum penting bagi Pemkab Kukar dalam memperteguh arah pembangunan yang menempatkan digitalisasi arsip dan penguatan literasi sebagai dua pilar utama menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan berdaya saing. (adv)
