TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menguatkan langkah strategisnya dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi. Komitmen tersebut tampak dari keterlibatan aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (13/11/2025).
Pelatihan yang mengangkat tema “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2025” ini menjadi ruang bagi para pengurus koperasi desa untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola organisasi, administrasi, serta strategi pengembangan usaha agar koperasi tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar, Ahyani Fadianur Diani, yang mewakili pemerintah daerah dalam pembukaan acara menegaskan bahwa Pemkab Kukar terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Menurutnya, masih banyak pengurus koperasi yang belum memahami secara teknis manajemen koperasi, sehingga pelatihan semacam ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Banyak koperasi berdiri, tetapi belum semua berjalan efektif. Karena itu pembinaan tidak boleh berhenti. Kita butuh sistem pengawasan yang kuat agar koperasi punya arah yang jelas,” ujarnya.
Ahyani juga mengusulkan pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, perbankan, profesional, hingga praktisi untuk menyusun Roadmap Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan RPJMD Kukar 2025–2029. Ia menekankan pentingnya sinergi usaha antara koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM agar tidak saling mematikan.
“Justru yang kami harapkan adalah kolaborasi. Koperasi harus memperkuat, bukan menggeser, usaha warga yang sudah berjalan,” tegasnya.
Dari sisi teknis, DPMD Kukar melalui Penggerak Swadaya Masyarakat, Ahmad Irji’i, menegaskan bahwa pemetaan lahan desa dan kelurahan merupakan salah satu syarat untuk mendorong koperasi yang lebih produktif. Saat ini, 193 desa dan 44 kelurahan tengah didorong untuk mengisi data lahan ke aplikasi Kementerian Dalam Negeri yang sudah terhubung dengan sistem Kementerian Koperasi.
“Sebagian besar desa sudah mengisi, hanya beberapa yang terkendala teknis seperti masalah kata sandi. Kami bantu dampingi satu per satu agar semua selesai tepat waktu,” kata Irji’i.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan lahan standar adalah 1.000 meter persegi, namun kondisi setiap desa tidak sama. Karena itu, DPMD melakukan klasifikasi data agar pengisian lebih akurat. Dari pemetaan awal, sekitar 30 persen desa/kelurahan telah memenuhi kebutuhan lahan tersebut.
“Tidak masalah jika lahannya tidak sampai 1.000 meter persegi. Ada yang hanya 50 x 70 meter. Yang penting datanya jujur dan sesuai kondisi karena itu yang akan menjadi dasar pembinaan,” jelasnya.
Irji’i juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menyediakan dana hingga Rp3 miliar bagi koperasi yang dinilai aktif dan memenuhi persyaratan. Anggaran tersebut terdiri dari Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung koperasi dan Rp500 juta untuk operasional.
Namun ia menekankan bahwa aspek organisasi tetap menjadi pondasi yang tidak boleh dilewati.
“Sebelum bicara usaha, hal paling mendasar adalah memastikan iuran pokok dan wajib berjalan. Setelah itu baru kita bicara pengembangan, apakah mau membuka gerai, jadi agen LPG, atau usaha simpan pinjam,” ujarnya.
Pelatihan KDKMP ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Kukar dalam menyiapkan sumber daya manusia desa yang lebih kompeten menjelang era Indonesia Emas 2025. Dengan penguatan kapasitas pengurus, pemetaan lahan terintegrasi, serta dukungan dana dari pemerintah pusat, koperasi desa diharapkan mampu tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Keberhasilan koperasi, menurut pemerintah daerah, tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang masuk, tetapi juga kejujuran dalam mengelola aset desa, ketepatan data, serta komitmen pengurus menjalankan organisasi. Dengan arah kebijakan yang jelas, Kukar menargetkan diri sebagai salah satu daerah yang sukses mengembangkan koperasi desa mandiri produktif di Kalimantan Timur. (adv)
