TENGGARONG – Kondisi jaringan listrik di kawasan permukiman hingga gangguan pasokan listrik menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berencana berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk menelusuri persoalan instalasi dan infrastruktur kelistrikan yang dinilai perlu dievaluasi, menyusul sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarong.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi potensi bahaya kelistrikan, khususnya instalasi yang sudah tua atau tidak layak pakai, sekaligus menindaklanjuti keluhan warga mengenai pemadaman listrik berulang.
Ahmad Yani menyampaikan hal itu setelah meninjau lokasi kebakaran di Gang Karya, Jalan Kartini, Tenggarong, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak pada Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, upaya mencegah kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada penggunaan kompor dan gas. Kondisi kabel serta instalasi listrik di rumah warga juga harus diperiksa untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran.
“Kabel-kabel yang sudah tua, berumur, dan tidak layak digunakan harus menjadi perhatian,” tegasnya.
DPRD Kukar, lanjut Ahmad Yani, akan berupaya mencari langkah bersama PLN untuk mengevaluasi persoalan kelistrikan, terutama di kawasan padat penduduk. Ia juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai pemadaman berulang yang disebut berdampak pada kerusakan peralatan listrik.
“Termasuk bagaimana supaya tidak terjadi pemadaman berulang. Ini perlu kita sikapi bersama,” katanya.
Ia menegaskan, penelusuran diperlukan agar persoalan keselamatan instalasi, kondisi infrastruktur, dan gangguan pasokan listrik dapat ditangani sesuai penyebabnya.
Selain evaluasi kelistrikan, Ahmad Yani meminta pemerintah memperhatikan pemulihan warga korban kebakaran. Bantuan harus diupayakan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, termasuk kemungkinan penyediaan rumah pengganti bagi korban yang membutuhkan.
“Yang penting, warga terdampak harus dibantu untuk memulihkan kondisi mereka. Kalau memang diperlukan, kita upayakan bersama agar mereka bisa mendapatkan rumah pengganti,” ungkapnya.
Ia juga mendorong evaluasi kesiapsiagaan penanganan kebakaran, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan perbaikan bagi DPRD dan pemerintah daerah agar pencegahan serta penanganan kebakaran ke depan semakin optimal. (adv/dprdkukar)
