TENGGARONG-Di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, masih ada cerita pilu tentang desa-desa yang belum sepenuhnya merasakan terangnya listrik. Namun, di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di desa-desa, khususnya terkait kebutuhan listrik. Komitmen ini ditegaskan oleh perwakilan DPMD saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar, yang membahas tindak lanjut laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muara Kaman pada Selasa, 2 September 2025.
Arianto, Kepala DPMD Kukar, mengungkapkan bahwa beberapa desa seperti Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal penyediaan akses listrik. Dari total 193 desa di Kukar, sebagian besar telah mendapatkan sentuhan pembangunan, meskipun ada yang masih dalam tahap peningkatan kapasitas.
“Contohnya Desa Menamang Kiri, pembangunan listrik telah dimulai sejak 2022. Namun, kami tetap berencana untuk meningkatkan kapasitasnya agar lebih optimal. Pada tahun 2026, kami mengusulkan pembukaan jaringan baru untuk memperluas jangkauan, termasuk di beberapa RT yang saat ini belum terlayani,” terangnya.
Di samping pembangunan jaringan PLN, pemerintah daerah juga memacu pengembangan energi alternatif. Salah satunya melalui Desa Muara Enggelam yang telah menjadi model percontohan listrik tenaga surya komunal sejak 2014. Hingga kini, masyarakat masih memanfaatkannya bahkan dengan kapasitas yang terus bertambah.
“Model ini terbukti tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat mengelola aset ini secara mandiri dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan desa,” imbuhnya.
Meski demikian, diakui bahwa masih ada dua desa yang belum tersentuh listrik sama sekali, yaitu Desa Lamin Pulut dan Lamin Telihan di Kecamatan Muara Kaman. Selama ini, warga hanya mengandalkan listrik tenaga diesel swadaya desa yang beroperasi sekitar enam jam per hari. Kondisi ini dianggap jauh dari ideal.
Berdasarkan hasil studi, wilayah tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk dibangun jaringan PLN. Sayangnya, realisasi pembangunan terhambat akibat penyesuaian anggaran di tingkat PLN. Tahun 2024 lalu pembangunan tertunda karena refocusing, dan tahun ini kembali terkendala karena kebijakan efisiensi.
Meski demikian, DPMD Kukar bersama pemerintah daerah berjanji untuk terus mengawal agar kebutuhan listrik di desa-desa terpencil tetap menjadi prioritas.
“Secara perencanaan sudah matang. Tinggal menunggu ketersediaan anggaran PLN agar jaringan listrik dapat segera dibangun. Kami berharap, seluruh masyarakat Kukar di masa depan dapat menikmati listrik yang memadai,” pungkas Arianto.
Ketua Komisi I DPRD Kukar Agustinus Sudarsono menjelaskan, bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat yang berasal dari Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman.
“Aduan masyarakat yang kami terima berkaitan dengan persoalan infrastruktur, fasilitas umum, serta fasilitas sosial yang dinilai belum memadai. Karena itu, kami memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi,” ungkap Agustinus. (adv)
