SIBOLGA – Sibolga diguncang insiden mengejutkan! Upaya seorang wartawan media daring wartapembaruan.co.id untuk mengonfirmasi dugaan penggunaan rumah pribadi sebagai rumah dinas Bupati Tapanuli Tengah berakhir dengan aksi kekerasan yang mencoreng wajah demokrasi dan kebebasan pers.
Peristiwa dramatis itu terjadi pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Wartawan bernama Marhamadan Tanjung, bersama narasumber Erik, datang dengan niat mulia: mencari klarifikasi agar berita tetap berimbang. Namun, bukannya mendapat jawaban, keduanya justru dihadang dan dipukuli oleh sejumlah orang sebelum sempat menyampaikan maksud kedatangan.
Akibat serangan brutal tersebut, Marhamadan dan Erik mengalami luka memar serta benturan di beberapa bagian tubuh. Mereka kini harus menjalani perawatan medis di RS FL Tobing, Kota Sibolga.
Pemimpin Redaksi wartapembaruan.co.id, Rudolf Simbolon, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai insiden ini bukan sekadar kekerasan fisik, melainkan juga penghalangan kerja jurnalistik yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Konfirmasi adalah bagian mendasar dari kerja jurnalistik. Ketika proses itu justru dibalas dengan kekerasan, ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers,” tegas Rudolf.
Lebih mengejutkan lagi, upaya korban untuk melaporkan kejadian ke Polres Tapanuli Tengah disebut gagal. Korban mengaku dicegah dan diarahkan keluar sehingga laporan tidak diterima. Fakta ini menambah tanda tanya besar: ada apa di balik insiden ini?
Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Bupati Tapanuli Tengah sebenarnya memiliki rumah dinas resmi di Kota Sibolga, tepat di samping Kantor Wali Kota Sibolga. Namun, rumah yang kini ditempati diduga bukan rumah dinas, melainkan rumah pribadi milik pihak lain yang disewa.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Bupati Tapanuli Tengah, Polres Tapanuli Tengah, serta pihak terkait lainnya. Redaksi menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Kode Etik Jurnalistik, serta membuka ruang hak jawab bagi semua pihak. (Liranews.com)
